KabarMakassar.com — Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) menindaklanjuti permintaan ribuan tenaga Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) untuk ikut dalam seleksi PPPK tahun 2024.
Kepala Dinas SDA CKTR Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan petugas TPOP merupakan wewenang Kementerian PUPR bukan Pemerintah Provinsi Sulsel. Masalah ini pun sudah disampaikan kepada KemenPAN RB.
“Hal ini sudah kita konsultasikan juga dengan Kementerian PAN-RB, jawabannya tetap sama, bahwa teman-teman dari TPOP yang memberi pekerjaan dari Kementerian, maka harus mendata untuk penerimaan PPPK di Kementerian,” jelasnya berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (17/10).
Olehnya, Darmawan Bintang mengatakan bahwa Dinas SDA CKTR Sulsel telah mengirimkan database petugas dengan harapan bisa diakomodir untuk seleksi PPPK ke Kementerian PUPR.
“Tindaklanjut dari ini kita sudah mengirimkan terutama database-nya teman-teman dari TPOP kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang selaku perwakilan Kementerian PUPR di Sulsel,” tukasnya.
“Agar ini bisa diperjuangkan apakah bisa mereka mendaftar PPPK yang berbatas sampai tanggal 19 atau ada hal lain yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang di daerah terutama yang terkait PBB,” tambah Darmawan Bintang.
Dia pun berharap Kementerian PUPR dapat mencari solusi dari masalah ini. Sekaligus melanjutkan masa kerja petugas TPOP.
“Sudah banyak berita hoaks yang beredar mereka mau diberhentikan karena statusnya sudah tidak ada lagi di 2025, tidak. Tugas pembantuan masih tetap ada dan itu akan terus berlanjut sepanjang pemerintah pusat memberikan ruang untuk melaksanakan pekerjaan mereka oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Gideon selaku petugas TPOP dalam hal ini penjaga air mengaku ingin memastikan apakah dirinya dan kurang lebih 1.300 petugas lainnya bisa ikut seleksi PPPK.
“Kedua tidak ada kata tidak, kami harus dipastikan kami bisa mengikuti seleksi PPPK,” tegasnya.
Gideon sudah mengabdi sebagai petugas TPOP selama 15 tahun. Dia berharap nasibnya bisa diperhatikan oleh pemerintah.
“15 tahun mengabdi. Bagaimana nasib kami, kami bekerja tidak pernah mengenal lelah sepanjang hari kami tidak pernah mengatakan tidak selama petani membutuhkan kebutuhan air,” tuturnya.
