KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengkritik keras kebijakan yang melarang anggota Paskibraka putri mengenakan hijab saat pengibaran bendera merah putih. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga melukai umat Islam di seluruh Indonesia.
“Di Makassar, tidak ada aturan seperti itu. Anggota Paskibraka tetap diperbolehkan memakai jilbab. Saya akan menjadi orang pertama yang menentang jika ada upaya mengutak-atik hal tersebut. Ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak seharusnya terjadi,” ujar Danny Pomanto, Kamis (15/08).
Danny Pomanto menegaskan bahwa hak untuk berbeda, termasuk dalam hal berpakaian sesuai keyakinan agama, dijamin oleh negara.
Ia menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengharuskan anggota Paskibraka putri untuk melepaskan hijab mereka demi ‘keseragaman’, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Senada, Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar juga menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan ini.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial PPI Makassar, Andina Arbarini, menilai peraturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Ini sangat mengecewakan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita. Setiap warga negara, termasuk Paskibraka, berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus merasa tertekan,” kata Andina.
PPI Kota Makassar juga aktif dalam melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak beragama. Melalui berbagai program sosialisasi dan kelas pengembangan diri, PPI berupaya mendukung perempuan untuk bisa tumbuh dan membela hak-haknya, termasuk dalam menjalankan perintah agama.
Ketua PPI Kota Makassar, Muhammad Fahmi, turut menyuarakan kekecewaannya. Ia menyayangkan keseragaman visual menjadi hal yang diutamakan pada upacara pengibaran tahun ini.
“Sangat disayangkan, visual keseragaman lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan keindahan keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Mari kita dukung adik-adik Paskibraka untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada 17 Agustus nanti,” ujarnya.
Polemik ini telah menimbulkan kekhawatiran dan kemarahan di berbagai kalangan, termasuk keluarga Paskibraka, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Kebijakan yang mengedepankan keseragaman tanpa menghormati keberagaman nilai agama dan budaya dianggap tidak sensitif dan kurang peduli terhadap hak asasi manusia.
Pengurus Pusat PPI mendesak BPIP untuk segera mengevaluasi dan mengubah kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Mereka juga meminta klarifikasi terkait perubahan penampilan Paskibraka putri, yang awalnya berhijab saat pelatihan, namun tidak lagi mengenakan hijab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo.
