KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum di 24 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan tengah merampungkan pencocokan dan penelitian atau Coklit jelang Pilkada serentak 2024 yang dihelat 27 Nopember mendatang.
Untuk KPU Makassar sendiri Coklit dilakukan 15 kecamatan dimana melibatkan sedikitnya 3.735 orang Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Dimana Pantarlih melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) jelang kontestasi pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar maupun Pilgub Sulsel 2024.
Memasuki di pertengah tahapan Coklit, KPU Makassar optimisme merampung hingga memasuki 100 persen. Hal itu dikatakan Anggota KPU Makadsar Sriwahyuningsih saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Rabu (10/7).
“Alhamdulillah 100% Coklit itu sesuai dengan data yg ada dlm ADP (form A daftar pemilih). Hanya saja ada situasi yg dihadapi pantarlih ketika datang ke rumah warga.
Ada warga yang tidak ketemu karena sedang tidak di rumah mungkin sedang bekerja atau urusan lain. Karena itu pantarlih mengisi ADPnya krn sdh didatangi,”ujar Sriwahyuningsih.
Masih kata dia, bahwa bagi pemilih yang belum bisa ditemui pada kunjungan pertama maka didatangi kembali oleh pantarlih atau setelah janjian dengan pemilih yang akan didata.
“Kalau ada teman-teman media yang belum sempat ditemui pantarlih, kita info mi nanti kami minta pantarlih kembali ke rumah ta,”katanya.
“Dalam dua minggu ini pantarlih akan menyelesaikan tugasnya dengan mengecek kembali hasil kerjanya mana tau masih ada pemilih yang belum sempat ketemu karena alasan-alasan seperti itu,”jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan Sriwahyuningsih, bahwa data dalam ADP adalah data de jure sepanjang tidak ada dokumen baru. Artinya data dalam ADP akan berubah jika pemilih yang ditemui memberikan info yang berbeda. Misalnya sudah meninggal atau pindah dan disertai dengan dokumen pendukung, jika tdk ada info yang baru maka data itu akan tetap menjadi data de jure.
Selain Makassar tuntas untuk proses coklit, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu, Pinrang, Palopo dan Wajo sudah rampung. Sedang, sejumlah kabupaten/kota progresnya mendekati 100 persen.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sinjai, Ni’mah Zen menyebutkan bahwa Coklit masih sementara proses. Namun memang yang tersisa banyak yang di Sinjai Utara karena masih pemilih yang tidak bisa di temui dan ada juga yang tidak dikenal.
Menurutnya, sejauh ini diarahkan supaya anggota pantarlih memaksimalkan supaya semua bisa di coklit sesuai dangan data kependudukan terbarunya.
“Sampe hari ini sdh 98 % progresnya,”ujar Ni’mah Zen kepada kabarmakassar.com.
Senada dikatakan Ketua KPU Kabupaten Wajo Andi Rahmat Muhammad Munawar.
“Progres per 10 juli 2024 pukul 05.30 WITA.
99, 97%. Insya Allah hari ini rampung Dinda. Semoga tidak ada masalah,”ucapnya.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pinrang Muhammad Ali Jodding dan Andi Dewantara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Alhamdulillah sudah rampung kita mengapresiasi seluruh jajaran Pantarlih yang bekerja maksimal,”tutur Alu Jodding.
“Semoga pilkada serentak untuk Selayar berjalan lancar dan aman,”ujar Andi Dewantara.
Sementara itu, peningkatan proses Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Sulawesi Selatan (Sulsel) jelang Pilkada serentak 2024 pada 27 Nopember mendatang. Dimana saat ini Pantarlih telah mendata sebanyak 6,3 juta penduduk selama dua pekan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Pilkada Serentak 2024.
Hal itu berdasarkan data Coklit KPU Sulsel per Senin (8/7) hingga hari ini Selasa (9/7). Dimana jumlah tersebut tersebar pada 24 kabupaten kota dengan proggres Coklit mencapai 95, 254 persen.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel Romy Harminto mengatakan, proses Coklit Pilkada 2024 telah berjalan selama 14 hari sejak dimulai pada 24 Juni.
“Jadi progres secara nasional Sulsel menempati posisi ke-5 tertinggi nasional. Proses coklit ini sudah berjalan 14 hari dan tersisa 16 hari ke depan,”ungkap Romy Harminto kepada wartawan dalam diskusi sosialisasi dan pendidikan pemilih cafe demokrasi pemilihan serentak di Red Corner, Senin (8/7).
Pantarlih Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi daerah pertama di Sulsel yang merampungkan 100 persen Coklit pilkada dengan jumlah 231.986.
Disusul Kabupaten Takalar dengan proggres 98,10 persen serta Luwu 97,76 persen. Proses Coklit pilkada di Kepulauan Selayar tercatat masih paling rendah di Sulsel per 7 Juli.
Meski Coklit Pilkada Serentak 2024 masih menyisahkan waktu kurang-lebih dua pekan lagi, tapi KPU Sulsel menargetkan 24 kabupaten kota sudah merampungkan proses tersebut pada 9 Juli.
“Target di Sulsel kami hari Selasa tanggal 9 Juli sudah rampung semua. Dan kami akan koordinasi dengan teman-teman Bawaslu untuk mendiskusikan dan menindak lanjuti jika terdapat temuan dari Bawaslu,” kata Romy.
Mantan Anggota KPU Makassar ini meminta warga Sulsel yang belum dicoklit pilkada, bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Pantarlih.
“Terakhir untuk pantarlih di 24 kabupaten kota, terima kasih kawan kalian hebat,” pungkas Romy.
Diketahui, berdasarkan data dari KPU Sulawesi Selatan yang belum tercoklit mencapai 317.989. Sedangkan data yang turun 6.690.107, data coklit 6.372.118, danp rogres 95,254 persen.
Hj Rahma, salah satu anggota Pantarlih di Makassar. Ia mendapat tugas di TP3 3 di RT 01/RW 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Dia mengaku saat ini proses Coklit sudah rampung jumlah calon pemilih sekitar 500 jiwa.
“Iye sudah rampung sejak seminggu yang lalu. Kalau hambatan maupun kendala Alhamdulillah tidak ada. Berjalan dengan lancar pak,”tuturnya kepada kabarmakassar.com, Selasa (9/7).
Target 80 Partisipasi Pemilih
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel yang akan digelar pada 27 November mendatang mencapai 80 persen.
Demikian diungkap Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Sulsel, Hasruddin Husain. Ia menyatakan bahwa target partisipasi pemilih ini sesuai dengan rencana yang telah dirancang.
“Target KPU Sulsel untuk partisipasi pemilih di Pilgub 2024 adalah 80 persen, berdasarkan pencapaian pada Pemilu 2024 di mana partisipasi pemilih di 24 kabupaten/kota mencapai 80 persen, di atas rata-rata target nasional,”ucapnya saat diskusi di Warkop Anas, jalan Faisal, Jumat (21/6) lalu.
Harapan KPU Sulsel adalah agar target 80 persen ini tercapai kembali di Pilkada 2024. Untuk mencapai target tersebut, KPU Sulsel bersama KPU kabupaten/kota berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November 2024.
Salah satu fokusnya adalah mengubah perilaku politik generasi Z yang cenderung apatis terhadap politik serta memberi edukasi dan pembekalan politik kepada kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas.
Hasruddin juga menyoroti perbedaan partisipasi antara Pemilu legislatif dan Pilkada. Untuk Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota, KPU Sulsel menerapkan program pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi yang disebut “Grebeg”.
Dimana program ini melibatkan seluruh KPU kabupaten/kota hingga ke 313 kecamatan, dengan tujuan menyampaikan informasi secara menyeluruh hingga tingkat desa.
“Gagasan baru di Pilkada Serentak ini adalah pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi satu sama lain. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Makassar, tetapi juga di 24 kabupaten/kota dan 313 kecamatan dengan anggaran dari KPU Sulsel,”ujar mantan Ketua KPU Parepare itu.
Salah satu inisiatifnya adalah “Cafe Demokrasi” yang dilakukan di berbagai tempat untuk memberikan pendidikan politik.
“Sebelumnya, KPU kabupaten/kota, provinsi, kecamatan, dan desa/kelurahan melakukan kegiatan secara terpisah. Dengan pelibatan secara internal ini, diharapkan tidak ada simpul yang terputus atau misinformasi dalam setiap tahapan,” jelasnya.
Adapun langkah KPU Sulsel bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dimana awal Juli 2024 mendatang, dilakukan penandatanganan MoU.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), KPU Sulawesi Selatan, Hasruddin Husain, Rabu (19/6).
