KabarMakassar.com — Bupati Gowa Selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Adnan Purichta Ichsan membuka Rapat Koordinasi Terkait Isu-isu Strategis Nasional dan Daerah Secara Virtual di Ruang Kerja Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (23/01).
Adnan mengatakan dalam hal kebijakan nasional yang berhubungan dengan daerah, APKASI telah menjadi mitra strategis pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Dimana APKASI sering kali dimintai pendapat, saran dan masukan sebelum kebijakan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
“Tantangan APKASI sebagai organisasi pemerintah daerah terbesar di Indonesia semakin besar, mengingat banyak kewenangan pemerintah daerah yang telah ditarik ke provinsi atau dikembalikan ke pusat. Sehingga melalui Rakor ini kami ingin mendapatkan masukan tentang isu-isu strategis yang berdampak terhadap daerah sekaligus mendiskusikan solusi terbaik atas isu yang diangkat,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Gowa itu menyebut diawal tahun ini, APKASI telah mendapatkan 3 (tiga) undangan untuk menjadi narasumber, yakni terkait penerapan SIPD secara penuh sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah, kemudian terkait solusi guna ulang dan rancangan peta jalan pengurangan sampah, dan pembahasan masalah tata kelola pemerintahan desa.
“Isu-isu ini tentunya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kita di daerah. Kami meyakini kedepan, akan banyak lagi undangan kepada APKASI untuk membahas isu-isu strategis lainnya dan tentunya kita harus siap dengan segala pendapat, saran dan masukan,” jelasnya.
Olehnya dirinya meminta, isu-isu yang muncul tidak berhenti di Rakor ini, tapi dibutuhkan tindak lanjut pembahasan secara kontinyu yang melibatkan anggota.
Menurutnya dengan keterlibatan anggota, maka APKASI akan semakin memahami isu-isu apa yang berdampak terhadap daerah dan solusi-solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
“Tentu Kami, Dewan Pengurus APKASI akan selalu berupaya keras agar kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak merugikan daerah dengan melakukan advokasi dan lobby-lobby ke DPRI RI dan Kementerian seperti yang telah kami lakukan selama ini,” tutup Adnan.
Rakor ini diikuti seluruh pengurus dan anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
