KabarSelatan.id — Wakil Bupati Jeneponto sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) H. Paris Yasir membuka kegiatan rembuk stunting dalam program intervensi dan spesifik penurunan angka stunting.
Kegiatan yang digelar pada Kamis 27 Juli 2023 ini di Kantor Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto Sulsel ini dihadiri Kepala Desa Lentu Sirajuddin bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Jeneponto Dr. Farida, Camat Bontoramba Nurlewa serta para Stakeholder dan Warga setempat.
Mengawali sambutannya, H. Paris Yasir mengatakan kegiatan rembuk stunting ini dilakukan berdasarkan intruksi Presiden Jokowi agar fokus menyelesaikan Stunting atau Zero Stunting di Tahun 2024 nanti.
Dimana, Kabupaten Jeneponto pada Februari 2022 memiliki kasus stunting tertinggi di Sulsel sebanyak 4244 penderita.
" Alhamadulillah di bulan Juni ini tersisa 1700 sekian. Namun memang masih ada curvenya meningkat sedikit. Misalnya adalah Daerah Bangkala itu masih membutuhkan penanganan yang serius," ucapnya kepada kabarselatan.id.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto ini juga sedikit memaparkan kepada warga bahwa penyakit stunting bukan merupakan persoalan Gizi buruk saja melainkan untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2024.
"Jadi program ini merupakan program jangka panjang untuk anak-anak kita agar nantinya dapat bersaing di era globaliasasi atau era yang penuh dengan beratnya persaingan karena kurangnya daya tangkap, daya ingatnya, daya nalarnya, dan cernanya semua akan terganggu sehingga itu, semua ini harus ditangani lebih awal dan mudah- mudahan kedepan sesuai dengan harapan bahwa zero stunting sudah dibawah," jelasnya.
Untuk menekan angka kasus stunting di Butta Turatea ini, Paris menyebut bersama bapak Bupati Jeneponto membuat sebuah program yang sama, yang pernah dilakukan di Kabupaten Wajo. Dimana, angka stuntingnya turun 80 persen dengan memberikan intervensi.
"Jadi ada 2 intervensi, yang pertama itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif yakni intervensi seperti intervensi gizi. Bagaimana pemenuhan gizi untuk anak-anak kita yang masuk ke dalam sasaran stunting itu diberikan telur 1 butir sehari selama 90 hari yang dipastikan di komsumsi. Caranya, dipastikan di makan dengan memasak telur dan langsung dibawakan hari itu juga. Jadi proteinnya itu akan terjaga dan terjamin. Itu pun masaknya paling lama 7 menit," ungkapnya.
Selain itu, Tim TPPS juga melakukan Penekanan pada sektor anggaran Pemenuhan Makanan Tambahan (PMT) di setiap desa untuk pembelian telur lalu kemudian dibawakan ke masing-masing sararan setiap hari.
Dengan kedua program tersebut, Politisi Partai Nasdem ini mengklaim mampu menekan angka stunting. Padahal sebelumnya, kasus stunting di Kabupaten Jeneponto relatif sangat tinggi.
"Ya kalau dilihat dari data di awal 2023, mulai bulan Januari, Februari sebesar 4244 sasaran. Dan bulan Juni ini tersisa 1.700," cetusnya.
Kendati demikian, Paris mengaku belum puas dengan hasil tersebut. " Tentunya kami akan selalu gregetan dalam bekerja dan berbuat sesuai dengan metode yang kami sepakati bersama yang sementara berjalan. Mudah-mudahan pada September nanti kita upayakan semaksimal mungkin stunting turun sekitar 80 persen," harapnya.
Sedangkan Desa Lentu sendiri, Paris mengatakan merasa bangga sebagai Ketua Tim TPPS melihat progres yang dilakukan Pemerintah Desa Lentu. Pasalnya, kasus stunting di Desa ini tersisa 7 orang dibandingkan desa-desa lain, ada 40 ada yang 30.
Oleh karena itu, Paris berpesan kepada Kepala Desa dan seluruh aparatnya agat tak ada lagi kasus stunting baru yang bermunculan.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Lentu Sirajuddin. Menurutnya, kasus Stunting di Desa Lentu mulai dari 2020, Desa Lentu termasuk Lokus Stunting dengan penderita 52 anak.
Sedangkan di Tahun 2021 jumlah penderita stunting menurun menjadi 17 hingga menjadi 7 orang ditahun 2023 ini.
" Alhamdulillah tahun ini berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN Desa Lentu sudah bebas dari penderita Stunting,' ujarnya.
Solusinya kata dia, dengan melakukan penekanan kepada seluruh kader posyandu. Khususnya, bidan Desa.
"Karena kader posyandu yang turun menangani bayi dan ibu hamil sehingga untuk mencegah Stunting disitulah kita tekan. Yang kedua di masalah PMT, dimana kita kucurkan anggaran Dana Desa untuk meminimalisir angka stunting sebanyak Rp 16 juta setiap bulan per Posyandu yang terdiri dari 7 Posyandu," kata Sirajuddin.
Berdasarkan data lanjutnya, dari ketujuh wilayah posyandu yang ada, stunting tertinggi berada di Dusun Campagayya dan Dusun Paranga karena kurangnya perhatian dari orang tuanya khususya ibunya tanpa memperhatikan kondisi gizi anaknya sehingga terjadila stunting. Meski pun aparat sudah sudah melakukan sosialisasi.
Namun semenjak kepemimpinannya di Desa ini, Sirajuddin mengaku kerap kali turun langsung melakukan sosialisasi baik melalui Aparat Desa, bidan Desa dan semua stakeholder yang berkaitan.
Apalagi sambungnya ini adalah Intruksi langsung bapak prseiden sehingga kita terapkan sepenuhnya untuk menekan angka stunting yang ada.
Olehnya itu, Sang Kades pun meminta agar setiap ada penimbangan anak di Posyandu diharapkan Orang tua membawa anaknya untuk dilakukan pencegahan.
