KabarMakassar.com — Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Mohammad Risbiyantoro, menjelaskan bahwa program-program strategis seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak dapat ditangani hanya oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan harus melibatkan lintas sektoral.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas tugas BPKP dalam memberdayakan kabupaten-kota dan provinsi, Risbiyantoro mengidentifikasi beberapa rintangan yang perlu diatasi.
“Sebenarnya, yang paling berat adalah bagaimana melakukan perencanaan yang baik,” ungkapnya di Kantor BPKP Sulawesi Selatan.
Risbiyantoro menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk menjalankan program lintas sektoral ini. Sebab, dengan melibatkan berbagai OPD, koordinasi dan sinergi antarlembaga menjadi krusial.
“Semua program harus direncanakan dengan baik, mengingat lintas sektoral ini mengharuskan semua OPD untuk memperhatikannya,” jelasnya.
Selanjutnya, tahap konvergensi menjadi fokus selanjutnya setelah perencanaan selesai. Risbiyantoro menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan karena setiap OPD memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda.
Namun, Risbiyantoro juga menyoroti faktor-faktor lain yang perlu diawasi dalam pelaksanaan program ini.
“Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran dapat menghambat kemajuan program. Selain itu, efisiensi juga menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kinerja program,” tandasnya.
Pernyataan Risbiyantoro ini menegaskan komitmen BPKP Sulawesi Selatan dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program strategis di daerah.
