KabarMakassar.com — Puluhan guru honorer dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambangi Kantor Dinas Pendidikan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (08/01).
Kedatangan puluhan guru honorer ini tak lain untuk menanyakan terkait pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu guru honorer, Hilda mengatakan pihaknya meminta upaya Dinas Pendidikan Sulsel untuk berkomunikasi dengan pusat untuk membuka lebih banyak kuota serta formasi yang sebelumnya jarang dibuka.
Ia pun mencontohkan seleksi PPPK Guru dengan formasi mata pelajaran bahasa asing seperti Bahasa Jerman sangat jarang dibuka, bahkan dirinya sendiri terakhir mengikuti seleksi pada 2021 lalu.
“Memang ada beberapa formasi yang jarang dibuka, kalau saya sendiri memang meminta formasi itu dibuka setiap tahun karena saya sendiri 2022-2023 itu tidak ada, terakhir 2021”, ungkapnya
Menurutnya selama ini sejumlah formasi yang dibuka rata-rata dilulusi oleh para pemegang sertifikasi pendidikan sehingga para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi semakin tak punya kesempatan untuk terangkat menjadi PPPK.
Bahkan pada data lama tahun mengabdi yang diisi para guru honorer yang menyambangi Disdik Sulsel tampak ada yang telah 10-18 tahun lamanya mengajar menjadi guru namun tak kunjung terangkat menjadi PPPK.
Hilda yang telah mengabdi sejak tahun 2013 pun meminta Disdik Sulsel untuk memprioritaskan para guru honorer yang lama mengabdinya sudah belasan tahun.
Selain itu, pihaknya juga meminta adanya linearitas sejumlah mata pelajaran seperti di rumpun bahasa asing.
Ia mencontohkan adanya linearitas guru mata pelajaran TIK yang dapat mengajar pada Bimbingan Konseling yang sudah diterapkan sehingga pihaknya juga meminta adanya linearitas mengajar di rumpun pelajaran yang lain.
“Kalau kami minta dibukakan formasi khusus di Bahasa Jerman dan dilinearkan seperti mapel lain sama seperti di pelajaran TIK mereka bisa linear ke BK”, sebutnya
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Sulsel, Baharuddin Iskandar mengatakan pihaknya telah menjelaskan terkait regulasi yang telah ada di pusat dan memberikan solusi kepada para guru honorer yang belum terangkat menjadi PPPK untuk memperbaiki data karir dan riwayat mereka di dapodik.
Menurutnya, formasi dan kuota yang dimintai untuk dibuka setiap tahunnya telah diatur oleh regulasi yang ditetapkan panitia pelaksana dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Sehingga pihaknya hanya sebatas mengatur wilayah dan penempatan bagi tenaga guru yang telah lulus seleksi.
“Kalau di Sulsel itu kuota selalu banyak tapi itu tergantung regulasi yang ada dan panitia bukan kami, ada MenPANRB, kami hanya ketika mereka selesai ditempatkan dimana yang pas”, ujarnya
Pihaknya juga menanggapi permintaan para guru honorer terkait linearitas yang menurutnya hal itu telah diatur oleh regulasi yang ada di pusat.
“Jadi linearitas itu bukan di kami tapi di pusat yang menentukan, ada regulasinya”, sambungnya
Pihaknya pun mengupayakan bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi untuk memperbaiki data dapodik riwayat karir agar dapat lulus dan diprioritaskan menjadi PPPK.
“Upayanya memperbaiki data dapodik mereka, mereka ada yang tidak memperbarui data mereka padahal penarikan data dari situ semua”, pungkasnya
