KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta jurnalis dan perusahaan pers untuk membantu penyelenggara dalam membedakan jurnalis yang ingin meliput dan tim media bakal calon kepala daerah atau Cakada Pilkada 2024.
Dimana hal itu dikatakan Koordinator Hums Bawaslu Sulsel, Alamsyah pada acara Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024 yang digelar Bawaslu RI di Makassar, Kamis (13/6).
Alamsyah menyinggung hal ini karena saat Pemilu 2024 kemarin, ia kerap dihubungi oleh seseorang yang mengaku jurnalis namun belakangan diketahui adalah tim media dari partai maupun tim calon legislatif.
“Maka bantu kami membedakan mana media atau wartawan yang mau meliput, mana tim sukses. Agar kami bisa menjawab pertanyaan secara proporsional. Jangan sampai pernyataan kami juga melabrak kode etik kami sebagai penyelenggara,” ujar Alamsyah saat sesi tanya jawab di puluhan jurnalis.
Koordinator Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel tersebut berharap, melalui Konsolidasi Media ini para jurnalis dan pengawas pemilu dapat berkolaborasi mencegah terjadinya kecurangan.
“Tentu kegiatan ini adalah wujud sinergitas kita dalam rangka menegakkan demokrasi pilkada tahun ini di Sulawesi Selatan,” jelas Alamsyah.
Patuhi Kode Etik Jurnalis Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Didit Hariyadi pada acara ini menekankan para “kuli tinta” untuk berhati-hati dalam mewartakan Pilkada 2024, baik dari sisi calon kepala daerah maupun penyelenggara.
Didit mengingatkan para jurnalis untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalis dalam meliput isu pilkada, demi menghindari kasus sengketa pers yang bisa berujung pidana.
“Kenapa di Sulsel banyak media atau jurnalis berkasus pidana dan etik, itu berawal dari pemahaman tentang kode etik, sehingga bisa masuk ke ranah hukum,” tutur Didit.
Selain itu, Didit menekankan pentingnya jurnalis tetap independen menjelang Pilkada Serentak 2024. Independensi ini bermakna jurnalis harus bekerja untuk publik.
“Meskipun di Sulsel tidak dipungkiri banyak media yang dimiliki politisi. Tapi sebisa mungkin pengaruhnya difilter jangan sampai masuk ke ruang redaksi,” tandas Didit.
Sementara, Yakub Pryatama dari Media Indonesia mengajak perusahaan pers menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP menjelang Pilkada Serentak 2024.
Ia juga menekankan peran pers dalam mengedukasi masyarakat agar tidak membuat berita hoaks maupun miss-informasi demi menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
