KabarMakassar.com — Dalam rangka mengakomodir aspirasi perempuan dan memastikan pemilihan serentak yang lebih inklusif dan adil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengundang sejumlah perwakilan perempuan dari seluruh elemen organisasi, lembaga keagamaan, dan kemasyarakatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menerima masukan dan pandangan terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 serta memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada pemilihan serentak yang akan datang.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, dalam sambutannya menyatakan pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi.
“Keterlibatan perempuan dalam proses pemilu sangat krusial. Dengan melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi perempuan, lembaga keagamaan, dan komunitas,”ucapnya, Jumat (28/6).
“Kami berharap dapat memperoleh masukan yang berharga untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan potensi kerawanan pada pemilihan serentak 2024 mendatang,”tutur Saiful Jihad.
Saiful Jihad menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Sulsel untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan representatif.
“Sebelumnya, kami sudah mengundang perwakilan media, lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Nah, kami ingin memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diakomodasi dengan baik dalam setiap tahapan pemilu,”ujarnya.
“Masukan dari berbagai elemen perempuan sangat penting untuk memetakan kerawanan dan mencari solusi yang efektif,” tambahnya.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi perempuan, lembaga keagamaan, dan komunitas yang aktif dalam isu-isu pemilu dan demokrasi.
Para peserta berdiskusi secara mendalam tentang berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemilu mendatang serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi potensi kerawanan, termasuk isu-isu keamanan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak pemilih perempuan.
Dengan diadakannya kegiatan ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perempuan.
Dan untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Saiful Jihad menutup sambutannya dengan menegaskan kembali komitmen Bawaslu Sulsel.
“Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan dan melibatkan perempuan dalam setiap tahapan pemilu. Bersama-sama, kita bisa menciptakan pemilu yang lebih baik dan lebih berkeadilan,” tegas Saiful Jihad.
OMS Kawal Pemilu Sulsel 2024
Sementara itu, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan setidaknya memberikan empat catatan menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024 yang dihelat 27 Nopember mendatang.
Samsang Syamsir dari OMS Kawal Pemilu Sulsel, menyebutkan ada beberapa poin dalam pelaksanaan Pilkada serentak pasca pemilu 2024, Rabu (14/2) lalu.
Pertama yakni untuk penyelenggara, baik KPU, Bawaslu dan turunannya maupun DKPP. Berkaca pada pelaksanaan pemilu 2024, dimana OMS punya catatan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara baik yang proses hukum maupun yang tidak.
Dimana menurutnya, suatu penanda bahwa potensi pelanggaran untuk Pilkada serentak nantinya akan tetap ada. Seperti manipulasi hasil perhitungan suara, sikap pasif pengawasan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran dll
Kedua, ucap Samsang, bahwa kontestan dan tim suksesnya juga berpotensi besar melakukan politik transaksional baik ke partai maupun ke pemilih.
“Ketiga, Pemilih. Partisipasi yang dimobilisasi dengan politik uang, terpengaruh kampanye hitam dan konflik antar pendukung, dll,”ungkap Samsang Syamsir kepada kabarmakassar.com, Minggu (23/6).
“Keempat, Netralitas ASN dan pejabat publik dan instrumen negara lainnya yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pilkada,”sambungnya.
Dan sejumlah catatan lainnya. Samsang Syamsir berharap, belajar dari pelaksanaan yang tidak berkualitas di Pemilu 2024 lalu, pada Pilkada kali bisa lebih baik.
OMS Kawal Pemilu Sulsel akan tetap mengambil bagian peran di Pilkada nanti sebagai bentuk tanggungjawab sebagai warga masyarakat yang ingin melihat demokrasi kita menjadi baik dari sebelumnya.
Kita memang perlu memasang target agar bisa memacu kerja untuk mencapai target tersebut. Sama halnya dengan target yang ditetapkan KPU Sulsel untuk partisipasi pemilih.
Berdasarkan catatan kabarmakassar.com, pasca pemilu 2024 lalu, ada beberapa fenomena yang cukup dibahas publik salah satunya penghitungan suara ulang atau PSU yang mana Sulsel daerah provinsi yang terbanyak mengusulkan PSU dll.
Namun, lanjut Samsang Syamsir, bahwa perlu kita belajar dari pengalaman yang sudah berkali-kali terjadi untuk bisa menetapkan strategi yang efektif untuk mencapai target tersebut.
Seperti apakah sudah dilakukan evaluasi ilmiah seberapa efektif pendidikan politik yang dilakukan pada kelompok tertentu untuk mengubah perilakunya sebagai pemilih yang baik.
“Kami belum pernah menemukan publikasi evaluasi ilmiah terhadap program dikpol yang dilakukan. Misalnya dengan pembentukan agen, seberapa efektif Relawan demokrasi yang dibentuk di setiap kabupaten pada pilkada sebelumnya,”ujar Samsang Syamsir.
Jika tidak ada evaluasinya, lanjutnya, dimana saat ini akan membuat agen-agen berbasis cafe ataupun berbasis Program KKN kampus, rasanya tidak akan jauh berbeda dengan agen demokrasi sebelumnya, dibentuk dan kurang memberi dampak untuk pemilih.
Apalagi jika tidak dibarengi dengan upaya edukasi, pengawasan dan penegakan hukum bagi peserta Pilkada dan unsur lainnya yang melakukan pelanggaran.
“Perlu diingat juga bahwa angka partisipasi politik bukan semata dipengaruhi oleh dikpol yang dilakukan,”terangnya.
“Tetapi mobilisasi pemilih dengan politik uang adalah hal yang berpengaruh juga. Dan bisa jadi itu pengaruhnya besar terhadap akngka partisipasi pemilih,”tambah Samsang Syamsir.
Selain itu, potensi besar melakukan mobilisasi di tahun politik seperti itu adalah kontestan pilkada beserta timses (pengusaha yang punya kepentingan politis) dan partai pendukungnya.
“Tetapi bagaimanapun kondisinya, kami berharap pelaksanaan Pilkada serentak kali ini bisa terlaksana dengan kualitas yang baik,”tuturnya.
“Ini juga momentum untuk semua pihak terutama penyelenggara untuk membuktikan kerja profesionalnya agar kepercayaan publik bisa tidak semakin menurun,”tandas Samsang Syamsir.
Senada juga dikatakan anggota OMS Kawal Pemilu Sulsel, Aflina Mustafainah. Ia melihat sejauh ini memasuki tahapan Pilkada serentak baik tingkat Pilgub maupun pilkada kabupaten/kota sejatinya sebagai suatu langkah efektif.
Karena menurut dia, tahapan sama-sama dilalui sehingga penyelenggara ditingkatkan yang lebih tinggi dapat berkoordinasi secara komperhensif.
“Dalam penyelenggaraan pilkada UU sudah tersedia juga peraturan di tingkat KPU. Jadi, jika serentak pilkada berjalan, penerjemahan peraturan ini secara praxis dipahami bersama,”kata Aflina kepada kabarmakassar.com.
“Sehingga para penyelenggara dapat menjalankan tahapan yang sama dan waktu yang sama,”tambah Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel itu.
