KabarMakassar.com — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 berlokasi di Hotel Swiss-Belhotel pada Kamis, (04/07).
Hadir dalam pertemuan tersebut para perwakilan OPD Lingkup Provinsi Sulsel, Para Kepala Bidang Lingkup Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Para Narasumber BSKDN Kemendagri, Perwakilan Kabupaten/Kota se-Sulsel, Perwakilan USAID Erat, Para Pegawai ASN dan non ASN Lingkup Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Andi Bakti Haruni menyampaikan rapat koordinasi dilakukan untuk membahas terkait inovasi dalam pembangunan di Sulsel.
“Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Inovasi Daerah ini membahas peran strategis inovasi dalam pembangunan daerah Provinsi Sulsel. Dengan potensi besar dan menghadapi tantangan uniknya, Provinsi Sulsel telah mengembangkan landasan kuat dalam menggalakkan inovasi di berbagai sektor. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dalam meningkatkan kinerja inovatif di seluruh wilayah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya melakukan pembaharuan dalam model kerja sebagai strategi utama dalam menangani tugas-tugas penting seperti pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh perangkat pemerintahan sangat perlu untuk selalu proaktif dalam menghadapi tantangan dengan berinovasi. Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Ristati Rahayu, memberi penjelasan mengenai Kondisi Eksisting Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tiga tahun terakhir.
“Terdapat penurunan yang signifikan dalam tren Inovasi di Sulsel dari tahun 2021 hingga 2023, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dan antusiasme dari instansi Pemerintah,” tandasnya.
“Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan strategi baru untuk membangkitkan semangat inovasi di lingkungan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Aferi S. Fudali membahas mengenai Kebijakan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Indeks Inovasi Daerah.
“Pengukuran indeks inovasi ini memiliki peranan penting untuk mengukur seberapa inovatifnya suatu Daerah. Pada tahun ini, jika sebuah daerah memiliki nilai Indeks Inovasi Daerah yang rendah, BKSDN akan merekomendasikan penurunan penentuan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2 persen,” jelasnya.
Acara Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penginputan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 melalui aplikasi Innovative Government Award BSKDN Kemendagri oleh Tim Teknis IID BSKDN.
Indeks Inovasi Daerah diharapkan dapat menjadi alat yang penting dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi kebijakan.
Diharapkan agar hasil Rapat Koordinasi ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan serta sebagai langkah konkret menuju masyarakat yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan global.
