KabarMakassar.com — Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Fuad Arfandi, bersama Kepala UPT PPDI Bapenda Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani, menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat yang berlangsung di Macora The Rinra Hotel Makassar, Jl. Metro Tanjung Bunga No. 2, ini membahas perkembangan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota serta asistensi pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2024.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan digitalisasi transaksi di tingkat daerah, serta meningkatkan koordinasi antar TP2DD untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran berbasis elektronik di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan asistensi terkait pengisian survei IETPD yang menjadi indikator efisiensi dan transparansi transaksi keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah konkret untuk meningkatkan indeks elektronifikasi, yang menjadi acuan untuk mengukur seberapa baik daerah mengadopsi sistem pembayaran berbasis elektronik dalam transaksi pemerintahan.
Fuad Arfandi, Sekretaris Bapenda Makassar, menyatakan bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui digitalisasi, kita tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa transaksi pemerintah dapat dipantau dan diawasi dengan lebih mudah,” ujar Fuad.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong implementasi sistem pembayaran elektronik. Gubernur berharap bahwa seluruh daerah dapat bekerja sama untuk mempercepat proses digitalisasi, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kami ingin semua daerah di Sulsel memiliki sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Gubernur.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan panduan dan dukungan bagi setiap daerah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan digitalisasi transaksi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang lebih baik di masa depan.
Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung percepatan digitalisasi, Bapenda Makassar juga telah melaksanakan berbagai langkah inovatif, termasuk pengembangan aplikasi PAKINTA yang mempermudah pembayaran pajak daerah secara digital. Dengan adanya kebijakan ini, Makassar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan teknologi digital di sektor pelayanan publik.
Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan keberhasilan digitalisasi transaksi yang lebih efektif dan transparan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
