KabarMakassar.com — Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Muh. Fuad Arfandi, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rabu (06/11).
Diskusi ini mengangkat tema analisis dampak implementasi, cost & benefit, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kehadiran Bapenda Makassar dalam forum bergengsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi.
Fuad menyampaikan bahwa implementasi ETPD merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Diskusi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperdalam pemahaman terkait manfaat dan tantangan penerapan ETPD. Kami berharap hasil FGD ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan sistem digitalisasi transaksi di Kota Makassar,” ungkap Fuad.
FGD ini membahas secara mendalam berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan penerapan ETPD, termasuk biaya implementasi, dampak terhadap pendapatan daerah, serta faktor pendukung dan penghambat.
Dengan digitalisasi transaksi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalisasi kebocoran pendapatan, serta memperkuat akuntabilitas keuangan.
Fuad menambahkan bahwa Bapenda Makassar telah mulai mengadopsi berbagai sistem digital untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak daerah.
“Kami terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak sekaligus mendukung transparansi keuangan,” tambahnya.
Partisipasi Bapenda Makassar dalam FGD ini sejalan dengan visi pemerintah kota untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem yang modern dan efisien.
Dengan dukungan akademisi dan hasil kajian seperti ini, Bapenda optimistis dapat menghadirkan kebijakan yang tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Diskusi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
