KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai Rp500 miliar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah proyek strategis yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muhammad Dakhlan, mengungkapkan beberapa proyek besar yang tertunda, di antaranya akses stadion Sudiang senilai Rp100 miliar, pengadaan motor listrik sebesar Rp120 miliar, dan panel surya senilai Rp180 miliar. Bahkan, proyek revitalisasi Karebosi harus dihentikan kontraknya.
“SiLPA itu dilihat dari angka APBD yang merupakan proyeksi. Namun dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang tidak bisa direalisasikan sepenuhnya,” ujar Dakhlan pada Minggu (24/11).
Dakhlan menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak dibayarkan penuh selama setahun, sehingga berpengaruh pada belanja daerah.
“Pendapatan kita tahun ini tidak sampai 100 persen karena DBH tidak dibayar penuh. Hal ini otomatis berdampak pada realisasi belanja,” katanya.
Ia juga memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar hanya akan mencapai sekitar 80 persen dari target pada tahun 2024, serupa dengan tahun sebelumnya meskipun ada potensi kenaikan kecil.
“Untuk mencapai 100 persen itu sulit. Kemungkinan PAD kita ada di angka 80 persen, seperti tahun lalu,” tambah Dakhlan.
Sektor retribusi turut menjadi sorotan karena sulit dimaksimalkan. Menurut Dakhlan, tantangan ini perlu diatasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna meningkatkan pendapatan.
“Semua jenis retribusi sulit dimaksimalkan. Ini bisa ditanyakan langsung kepada OPD yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Di sisi belanja daerah, Pemkot Makassar menargetkan realisasi belanja sekitar 85 persen, sebagaimana capaian tahun sebelumnya. Namun, hingga kini, serapan anggaran baru mencapai 60 persen.
“Beberapa OPD serapannya masih rendah, termasuk BPKAD sendiri. Salah satu penyebabnya adalah sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp25 miliar,” ungkap Dakhlan.
Ia menambahkan bahwa anggaran BTT yang tidak digunakan hingga akhir tahun akan otomatis menjadi bagian dari SiLPA. “BTT bisa menjadi SiLPA jika tidak digunakan. Itu tergantung kondisi hingga akhir tahun nanti,” tutup Dakhlan.
Dengan proyeksi ini, Pemkot Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar tidak hanya bergantung pada SiLPA, tetapi juga memastikan realisasi proyek strategis yang tertunda.
