KabarMakassar.com — Polres Kepulauan Selayar menggelar rapat koordinasi eksternal Operasi Mantap Praja 2024, untuk kesiapan pengamanan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Rakor tersebut digelar di Aula Endra Dharma Laksana Mapolres Selayar pada Senin (22/07), yang dihadiri sejumlah pemangku jabatan dan pihak terkait penyuksesan Pilkada 2024.
Kapolres Selayar, AKBP Adnan Pandibu menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi tersebut dirancang untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah.
“Minggu lalu kami sudah melaksanakan rapat internal hari ini dengan eksternal, masih banyak lagi kegiatan lanjutan, setelah ini kami akan melaksanakan Lat Pra Ops, ada lagi persiapan untuk Sispamkota, dilanjutkan nanti dengan Gelar Pasukan serentak se Sulsel bahkan mungkin se Indonesia. Karena ops mantap Praja itu terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2025,” kata Adnan dalam sambutannya.
Adnan menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Selayar.
“Jadi Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang terdiri dari Pilgub dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar Muh Basli Ali menuturkan bahwa peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan penyelenggaraan tahapan Pilkada merupakan suatu hal yang wajib hukumnya mulai dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan. Sehingga pihaknya telah membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemda Selayar.
Tim ini melibatkan penyelenggara Intelijen Negara mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1415, Badan Intelijen Negara Perwakilan Sulsel, dan Pos TNI Angkatan Laut, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dikenal dengan ATHG.
“Sedangkan untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin akan terjadi dengan kondisi geografis dan cuaca, Pemerintah Daerah akan memfasilitasi dengan memperkuat peran stakeholder pada Desk Pilkada,” ujarnya.
Kegiatan rakor ini pun dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua KPU Andi Dewantara terkaot kesiapan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pilkada dan Paparan dari Ketua Bawaslu Nurul Badriyah, mengenai kesiapan Bawaslu dalam pengawasan dan potensi kerawanan tahapan penyelenggaraan pilkada.
