KabarMakassar.com — Polda Sulsel mengerahkan sebanyak 96 personil nya dalam melakukan pengawalan dan pengamanan, kepada kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel. Pengamanan ini akan dilakukan selama proses tahapan Pilkada serentak 2024.
“96 untuk dua pasang cagub dan cawagub ditambah ketua bawaslu dan KPU. Khusus untuk calon gubernur ini, kita siapkan 21 personil, ini 3 sift dalam bentuk pengawalan depan kemudian ada juga pengawalan pribadi kemudian ada tim advans, ada juga ADC,” kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi, Selasa (24/09) malam.
Andi Rian menjelaskan, bahwa 96 personil itu telah mengikuti proses seleksi terukur sebanyak 4 kali yang dilakukan Polda Sulsel. Dari 175 personil yang mengikuti seleksi, 96 personil yang lolos seleksi dari berbagai fungsi di Polda Sulsel.
“Mereka adalah orang-orang terpilih berdasarkan hasil seleksi terukur, tadi kita lihat ditampilkan proses seleksinya, mulai dari fisik mental, kemudian kemampuan teknis untuk mengawal,” terangnya.
“Jadi tentu selain siap fisik dia juga harus siap mental, jangan sampi dia siap fisik tapi gila atau tidak bagus secara psikologis. Makanya semuanya dilewati melalui tahapan, dari 175 yang ikut seleksi 96 yang terpilih,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Andi Rian bahwa 96 personil tersebut akan melaksanakan tugasnya, dimulai pada Rabu (25/09) hingga masa Pilkada serentak berakhir.
Selain itu, 96 personil yang terdiri dari dua group yaitu Alpa dan Bravo ini, dilengkapi dengan senjata api dan kendaraan untuk menjalankan tugasnya dalam pengawalan 24 jam.
“Sampai proses Pilkada serentak insya Allah nanti dilaksanakan tanggal 27 November, kalau katakan ada proses gugat MK, ya itu menunggu selesai sampai proses ada hasil dari gugatan MK. Ada senjata,” kata Andi Rian.
“Iya disiapkan untuk digunakan, jadi tidak membebani kepada calon, tidak membebani kepada yang dikawal, tetapi semua sudah disiapkan oleh Polri,” lanjutnya.
Andi Rian berharap dengan adanya penyerahan Satgas pengamanan dan pengawalan ini, menjadi tanda dimulainya tahapan kampanye untuk proses Pilkada serentak di Sulsel.
“Khusus untuk malam lni, penyerahan satgas Panwal di tingkat provinsi, khusus tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan oleh masing-masing Polres,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan telah memetakan sejumlah daerah yang dianggap rawan konflik pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulsel.
Beberapa kabupaten dan kota yang teridentifikasi rawan konflik antara lain Pinrang, Takalar, Bulukumba, Maros, Wajo, Enrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Pangkep, Sinjai, Luwu, dan Soppeng.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan pemetaan kerawanan ini, untuk mengantisipasi daerah yanh dianggap rawan, agar tercipta Pilkada damai.
“Kita tahu bahwa grafik penanganan pelanggaran, kita belajar pada pemilu lalu bagaimana tingginya urutan suara ulang, kemudian banyaknya pelanggaran masa kampanye itu adalah referensi yang memperkuat posisi pengendalian dan pengawasan kita di beberapa daerah,” kata Mardiana, Rabu (11/09)lalu.
Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu, Mardiana mengatakan bahwa tingkat kerawanan di sejumlah daerah di Sulsel terjadi, disebabkan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih cukup tinggi.
“Misalnya dalam hasil penanganan pelanggaran kita dalam masa pemilihan ini ada tiga daerah yang cukup tinggi, seperti ada di Luwu Timur ada 18 kasus yang kita tangani, di Pinrang ada 28 kasus yang telah diproses dan di Pangkep juga ada 9 kasus dan bahkan beberapa daerah yang cukup vital akibat keterlibatan ASN,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Mardiana menuturkan hal ini menjadi kewaspadaan seluruh pihak, termasuk para pasangan calon yang harus sigap dengan situasi realitas yang terjadi.
“Kita berharap bahwa situasi pemilih ini juga menjadi efek baik dari masa pemilu kemarin, dimana Sulsel termasuk wilayah yang relatif aman setelah pasca pemilu. Kita juga berharap bahwa Pemilu ini memberikan grade yang baik bagi Sulawesi Selatan dan juga sudah disampaikan oleh PJ Gubernur bahwa akan ada intervensi kegiatan di beberapa titik yang dianggap rawan,” pungkasnya.
