KabarMakassar.com — Walhi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan banyak pelanggaran yang terjadi dalam sepanjang tahun 2023, bahkan memberikan kartu merah kepada kinerja pemerintahan saat ini.
Pada kegiatan Catatan akhir tahun (Catahu) 2023 Walhi Sulsel dengan mengusung tema Sulawesi Selatan Menuju Momentum Politik Di Tengah Kerusakan Lingkungan, Proyek Transisi Energi Palsu dan Hilirisasi Nikel, bertempat di Masagena Coffe, Minggu (31/12).
Dalam sepanjang tahun 2023 Walhi Sulsel mengupayakan hutan hujan terakhir Sulsel tidak semakin rusak, memastikan agar masyarakat rentan yang ada di pulau kecil tidak semakin miskin dan mendesak pemerintah agar segera lakukan pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2023 ini adalah tahun politik, tahun yang sangat sensitif bagi sebagian orang.
“Kami menghadapi tahun 2023 dengan penuh dinamika dan dengan situasi politik yang dinamis, serta puncaknya adalah ketika hari valentine 14 Februari 2024. Kita menghadapi momentum politik yang penting bagi masa depan dan nasib hidup kita 5 tahun ke depan” ujarnya.
Ia melanjutkan, krisis iklim yang terjadi saat ini tidak bisa dilihat sebagai satu isu saja, tapi itu adalah cermin atau potret semakin buruknya lingkungan hidup kita.
Bahkan menurutnya kerusakan lingkungan yang semakin buruk ini adalah cermin dari kebijakan negara atau pemerintah.
“Kalau kami menyebut terjadi krisis iklim sepanjang 2023, maka sepenjang tahun 2023 ini pemerintah tidak memberikan perubahan yang berarti bagi pemulihan dan perbaikan hidup kita di Sulawesi Selatan” ungkapnya dalam konprensi pers, Minggu (31/12)
Di sisi lain, Muhammad Al Amin juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 ini pemerintah pusat berambisi untuk menjadikan Sulawesi sebagai episentrum hilirisasi mineral, tanpa mempertimbangkan daya rusak yang ditimbulkan.
“Hilirisasi itu ancaman bagi kita yang hidup di pulau Sulawesi, ini adalah ancaman untuk kita masyarakat Sulawesi” tambahnya.
