KabarMakassar.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar menyambut baik wacana pendidikan saham sejak dini yang dilontarkan menteri keuangan, Sri Mulyani, baru-baru ini.
Hal ini dilakukan dengan berupaya meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program pendidikan saham sejak dini.
Langkah ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk membangun pemahaman yang baik tentang layanan keuangan dan pasar modal.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai program literasi dan edukasi keuangan di wilayah kerja OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Program tersebut melibatkan siswa sekolah serta guru dan kepala sekolah, dengan tujuan membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang pasar modal.
“Edukasi ini kami laksanakan secara berkala, mencakup pemahaman tentang layanan keuangan dan industri pasar modal. Kami juga menyelenggarakan pelatihan khusus bagi guru dan kepala sekolah sebagai upaya memperluas dampak literasi keuangan,” ujar Darwisman, Kamis (09/01)
Pada tahun 2025, OJK Sulselbar berencana memperluas program tersebut melalui kolaborasi dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) di sektor pasar modal.
Program literasi dan edukasi keuangan ini akan dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat inklusi pasar modal di daerah tersebut, yang masih relatif rendah dibandingkan sektor keuangan lainnya.
Darwisman menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK dan pelaku industri pasar modal dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek investasi sejak dini.
“Dengan memahami pasar modal sejak usia muda, masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan memanfaatkan peluang investasi secara bijak,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar edukasi investasi, khususnya saham, dimulai sejak usia Sekolah Dasar (SD)
Menurutnya, ini sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah pendalaman pasar melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk memperluas edukasi mengenai pasar modal hingga tingkat sekolah dasar.
“Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka menjadi familiar dengan bursa efek,” kata Menkeu dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (02/01).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat regulasi di sektor keuangan melalui penyempurnaan kerangka hukum, termasuk produk turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini mencakup:
Pemerintah akan segera menerapkan pajak karbon dan mengatur batas emisi sektoral untuk mendukung pengembangan bursa karbon, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi hijau.
Menkeu menegaskan pemberian insentif bagi sektor properti, otomotif, dan UMKM guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Penyempurnaan kerangka pengaturan juga bertujuan memastikan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan korporasi dan bursa efek.
“Kami memberikan ruang untuk inovasi dan kreasi, namun tetap menjaga tata kelola dan prinsip dasar governance,” imbuh Sri Mulyani.
Dengan mendorong pengenalan pasar modal sejak usia dini, pemerintah berharap masyarakat semakin familiar dengan produk pasar modal seperti saham, reksa dana, hingga bursa karbon.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas penetrasi produk keuangan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional.
Komitmen ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pasar modal yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
