KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah mencapai Rp5.000 per dolar AS selama masa kepemimpinannya. Meski ambisi ini dinilai visioner, para pengamat menilai keberhasilannya akan sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mengurangi beban utang negara.
Seorang pengamat ekonomi dan perbankan,Sutardjo Tui, menjelaskan bahwa kunci utama untuk mewujudkan target tersebut adalah membebaskan Indonesia dari utang luar negeri.
“Utang harus dilunasi terlebih dahulu agar kewajiban terhadap dolar berkurang. Tanpa itu, target ini sulit tercapai,” ujar Sutardjo.
Ia juga menambahkan bahwa langkah lain yang dapat mendukung penguatan rupiah adalah dengan mengurangi perjalanan luar negeri yang memerlukan devisa, mengefisiensikan pengeluaran domestik, dan menghentikan impor yang tidak perlu.
“Stop impor adalah langkah penting. Jika kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, permintaan dolar pun akan menurun drastis,” lanjutnya.
Menurut Sutardjo, penguatan sektor pertanian harus menjadi fokus utama pemerintahan baru. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan seperti beras, gula, dan telur, yang selama ini menjadi penyebab utama pengeluaran devisa besar.
“Jika pertanian diperbaiki, kita tidak perlu lagi mengeluarkan dolar untuk impor bahan pangan. Itu otomatis membantu penguatan rupiah,” katanya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa target Rp5.000 per dolar AS bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dalam waktu singkat.
Sutardjo menjelaskan, nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh neraca perdagangan dan kondisi utang luar negeri. Dalam teori ekonomi, semakin besar ekspor suatu negara, semakin kuat nilai tukar mata uangnya. Sebaliknya, impor yang tinggi dan utang yang besar akan melemahkan posisi mata uang.
“Saat ini, kebutuhan Indonesia terhadap dolar masih tinggi karena impor barang-barang seperti BBM, bahan pangan, dan pembayaran utang luar negeri. Kondisi ini membuat rupiah rentan melemah,” terangnya.
Ia bahkan memproyeksikan bahwa nilai tukar rupiah bisa menyentuh Rp16.000 per dolar AS jika pembayaran utang jatuh tempo tidak diimbangi oleh langkah-langkah mitigasi yang efektif.
Sutardjo menekankan bahwa target Rp5.000 per dolar AS akan sulit terwujud tanpa reformasi besar-besaran dalam kebijakan ekonomi.
“Jika impor tidak dikurangi dan utang terus bertambah, ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo,” tegasnya.
Meski demikian, ia optimistis bahwa target tersebut dapat dicapai dengan strategi yang tepat. Langkah-langkah seperti memperkuat sektor ekspor, menekan impor, dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dapat membuka jalan menuju penguatan nilai tukar rupiah.
“Ini mungkin, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk mengurangi beban utang, memperbaiki neraca perdagangan, dan mendorong kemandirian ekonomi,” pungkasnya.
Untuk informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan visi ambisius untuk menguatkan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp5.000 per dolar AS dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Langkah ini tidak hanya menjadi strategi moneter, tetapi juga bagian dari rencana besar mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Salah satu langkah utama yang dicanangkan adalah hilirisasi enam komoditas pertanian strategis: sawit, cengkeh, kelapa, kakao, kopi, dan lada. Potensi besar komoditas ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Melalui hilirisasi, pemerintah menargetkan nilai ekspor keenam komoditas tersebut mencapai Rp600 triliun. Proses ini diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah hingga 20 kali lipat, menciptakan potensi pendapatan sebesar Rp12.000 triliun secara keseluruhan.
Saat ini, banyak komoditas Indonesia diekspor dalam bentuk mentah, yang hanya memberikan keuntungan minimal. Sebagai contoh, kakao mentah dihargai Rp26.000 per kilogram, tetapi jika diolah menjadi cokelat, nilainya melonjak hingga Rp1 juta per kilogram.
Menurutnya, dengan hilirisasi, akan ada pertambahan nilai dari produk yang ditawarkan.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memaksimalkan produktivitas lahan di Pulau Jawa (intensifikasi) dan membuka lahan baru di luar Pulau Jawa (ekstensifikasi).
Selain itu, hilirisasi kelapa sawit akan diarahkan untuk meningkatkan produksi biodiesel, dengan target campuran minyak solar naik dari 35 persen menjadi 60 persen.
Selain pertanian, sektor pertambangan juga menjadi perhatian utama. Kebijakan hilirisasi tambang, yang dimulai sejak era Presiden Joko Widodo, akan diteruskan dan diperluas oleh pemerintahan Prabowo.
BUMN Holding Industri Pertambangan, Mind ID, yang membawahi perusahaan seperti Freeport, Antam, Bukit Asam, dan Timah, telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara.
Pada September 2024, Mind ID mencatatkan sumbangan Rp27 triliun untuk negara, dengan potensi mencapai Rp30 triliun pada akhir tahun.
Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi tambang harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia kehilangan devisa hingga Rp500 triliun per tahun karena impor bahan baku dan produk jadi dari luar negeri.
