KabarMakassar.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar edukasi investasi, khususnya saham, dimulai sejak usia Sekolah Dasar (SD). Usulan ini mendapat respons positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mendorong integrasi literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan praktik di beberapa negara lain.
“Di luar negeri, edukasi keuangan sudah masuk ke kurikulum sekolah. Ini yang juga sedang kita upayakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan,” jelasnya, Kamis (02/01).
Frederica menekankan pentingnya pengelolaan keuangan diajarkan sejak dini, mulai dari pengenalan uang di SD hingga pengelolaan investasi di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
“Harapan kami, literasi keuangan ini masuk ke dalam kurikulum semua jenjang pendidikan, bukan hanya untuk mahasiswa fakultas ekonomi, tetapi juga untuk semua disiplin ilmu,” tambahnya.
OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung hal ini, termasuk memberikan pelatihan kepada para guru.
Selain itu, Frederica menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta waktu untuk berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, guna mempercepat implementasi program ini.
“Kemampuan pengelolaan keuangan, termasuk investasi, adalah keahlian penting yang harus dimiliki oleh semua orang, terlepas dari profesi atau minat mereka,” ujar Frederica.
BEI Dorong Edukasi Pasar Modal di Sekolah
Senada dengan OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyatakan bahwa edukasi pasar modal telah mulai dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui galeri edukasi.
Namun, Iman menegaskan bahwa upaya ini perlu diperluas ke tingkat SD.
“Untuk anak SD, pendekatannya bisa lebih kreatif, misalnya dengan kunjungan ke bursa atau menyisipkan materi pengelolaan keuangan dalam kurikulum. Kami akan terus mencoba menyesuaikan kurikulum ini,” ujar Iman.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah pendalaman pasar melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk memperluas edukasi mengenai pasar modal hingga tingkat sekolah dasar.
“Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka menjadi familiar dengan bursa efek,” kata Menkeu dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (02/01).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat regulasi di sektor keuangan melalui penyempurnaan kerangka hukum, termasuk produk turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini mencakup:
- Implementasi Pajak Karbon dan Bursa Karbon
Pemerintah akan segera menerapkan pajak karbon dan mengatur batas emisi sektoral untuk mendukung pengembangan bursa karbon, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi hijau. - Insentif untuk Sektor Prioritas
Menkeu menegaskan pemberian insentif bagi sektor properti, otomotif, dan UMKM guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. - Pengelolaan Bursa yang Baik
Penyempurnaan kerangka pengaturan juga bertujuan memastikan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan korporasi dan bursa efek.
“Kami memberikan ruang untuk inovasi dan kreasi, namun tetap menjaga tata kelola dan prinsip dasar governance,” imbuh Sri Mulyani.
Dengan mendorong pengenalan pasar modal sejak usia dini, pemerintah berharap masyarakat semakin familiar dengan produk pasar modal seperti saham, reksa dana, hingga bursa karbon.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas penetrasi produk keuangan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional.
Komitmen ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pasar modal yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
