KabarMakassar.com — Pengamat Pasar Modal STIE Nusantara Makassar, Agus Arman, menilai langkah Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan bahwa pemerintah memiliki instrumen keuangan yang kredibel.
Kebijakan ini, menurut Agus, tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar tetapi juga mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan utang dalam mata uang asing.
“Dalam jangka pendek, tujuan utama pembelian SBN oleh BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar, terutama di tengah tekanan yang terjadi saat ini,” ujar Agus Arman, Kamis (23/01)
Langkah BI ini dinilai memiliki dampak yang signifikan pada pasar modal. Dengan pembelian SBN, perputaran dana di sektor keuangan menjadi lebih aktif.
Investor yang memperoleh keuntungan dari perdagangan SBN cenderung mengalokasikan sebagian dananya ke instrumen pasar modal, sehingga meningkatkan aktivitas di sektor tersebut.
Selain itu, meningkatnya pembelian SBN juga membuka peluang bagi investor swasta.
“Investor swasta yang sebelumnya menyimpan dana dalam bentuk idle cash dapat mengalihkan investasinya ke obligasi negara. Pemerintah pada gilirannya dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja sosial, termasuk penyediaan fasilitas makanan gratis,” kata Agus.
Di pasar modal, pembelian besar SBN oleh pemerintah turut berdampak pada penurunan yield (imbal hasil). Penurunan yield ini, menurut Agus, mendorong investor untuk mencari alternatif dengan risiko lebih tinggi seperti saham.
Akibatnya, hal ini dapat memberikan dorongan positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Penurunan yield SBN memaksa investor untuk beralih ke aset yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi pasar saham untuk mencatatkan kenaikan,” tambahnya.
Untuk informasi, Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya dalam mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan ini diwujudkan melalui langkah-langkah strategis, salah satunya dengan meningkatkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar spot, forward, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Ini adalah bentuk kontribusi kami untuk mendukung keberhasilan program-program dalam Asta Cita,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/01) kemarin.
Dalam pelaksanaannya, BI terus berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Perry mengungkapkan bahwa BI dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sebesar Rp100 triliun pada tahun ini.
Selain itu, BI juga akan melakukan debt switching terhadap SBN yang jatuh tempo pada masa kebijakan SKB I-III.
“Bahkan, kami siap membeli SBN lebih dari jumlah tersebut. Ini sudah menjadi komitmen bersama agar pembiayaan fiskal dapat berjalan dengan baik, mendukung pelaksanaan Asta Cita,” jelas Perry.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Desember 2024, Perry mengungkapkan bahwa kesepakatan antara BI dan Kementerian Keuangan memungkinkan pembelian SBN di pasar sekunder mencapai angka hingga Rp150 triliun.
Kepemilikan SBN oleh BI pun terus meningkat, dari Rp1.095 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp1.520 triliun per 16 Desember 2024, atau sekitar 25,23% dari total SBN yang beredar senilai Rp6.027 triliun.
Dukungan BI terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapatkan dukungan dari BI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebut program ini sangat penting untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan nasional, terutama karena dampaknya yang merata di berbagai wilayah.
“Kami sedang mempersiapkan kebijakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah inisiatif yang sangat baik, karena menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan mendukung pemerataan aktivitas ekonomi,” jelas Perry.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan 46 kantor cabang BI yang tersebar di seluruh Indonesia. Perry mengungkapkan bahwa peran kantor cabang ini akan dioptimalkan untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan efektif dan merata di berbagai daerah.
Sebagai langkah awal, program MBG sudah mulai berjalan di sejumlah wilayah, meski pelaksanaannya masih terbatas. Anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun pertama dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh masyarakat Indonesia.
Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan ini dan berjanji akan memperluas jangkauan program pada tahun mendatang.
“Saya, Prabowo Subianto, meminta maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak Indonesia yang belum menerima program ini. Namun, saya yakin pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi,” kata Prabowo saat meresmikan proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/01).
