KabarMakassar.com — Bank Indonesia (BI) menggelar panen raya padi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara BI dan pemerintah dalam menerapkan tujuh program unggulan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Padi (GNPIP) untuk pengendalian inflasi pangan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyoroti pentingnya komoditas padi dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di daerah tersebut.
Dengan sektor pertanian, terutama padi, memiliki bobot yang signifikan dalam struktur ekonomi Sulsel, upaya meningkatkan produksi dan menjaga stabilitas harga padi menjadi krusial.
Salah satu fokus utama dalam upaya pengendalian inflasi pangan adalah menjaga stabilitas produksi dan harga padi. Kenaikan harga pupuk, benih, dan input produksi lainnya menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya produksi padi, yang kemudian berdampak pada inflasi.
Sektor pertanian di Sulsel mempunyai bobot yang paling tinggi di antara lapangan usaha yang lain yaitu 21,7 persen.
Di antara sektor pertanian tersebut, sektor pertanian atau tanaman pangan yang didalamnya adalah padi itu mempunyai bobot 27,7 persen atau nomor dua setelah perikanan dengan bobot 39,7 persen.
“Peran sektor pertanian sangat besar, karena itu mari kita semua mendukung program pertanian ini dengan baik,” ujarnya.
Diketahui, pada 2023 yang lalu kenaikan harga beras dari Januari hingga Desember 2023 itu mencapai 23,6 persen. Sementara, kondisi inflasi beras pada periode Januari hingga Februari 2024 juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 6,2 persen.
“Faktor-faktor seperti kenaikan harga pupuk, benih dan input produksi lainnya itu menyebabkan kenaikan biaya produksi padi yang berujung pada inflasi,” lanjut Rizki.
Adapun Tujuh Program Unggulan GNPIP dalam Pengendalian Inflasi Pangan antara lain:
– Dukungan operasi pasar dan pasar murah
– Ketahanan pangan strategis
– Pemanfaatan alat mesin pertanian dansarana produksi pertanian
– Perluasan kerja sama antar daerah (KAD)
– Dukungan fasilitas distribusi pangan
– Penguatan digitalisasi dan data pangan
– Penguatan koordinasi dan komunikasi.
