KabarMakassar.com — Pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi bank sentral untuk mengadopsi keunggulan digitalisasi sekaligus memitigasi risikonya guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dilansir dari laman Resmi Bank Indonesia (BI) yang dikutip Rabu (31/07), BI berkomitmen menjadi bank sentral digital terbaik di emerging market dengan merumuskan kerangka kebijakan yang mengedepankan inovasi digital, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam Konferensi Internasional dan Call for Papers ke-18, Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) – 2024, bertema “Policy Innovation in a Turbulent World: Embracing Digitalization and Artificial Intelligence Amid Global Uncertainty,” di Jakarta (29/7) kemarin.
Gubernur Perry menekankan bahwa digitalisasi menjadi komponen kunci dalam bauran kebijakan BI, khususnya untuk meningkatkan sistem pembayaran yang telah dikembangkan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) sejak 2019.
Dalam waktu dekat, katanya, Bank Indonesia akan meluncurkan BSPI 2030 dengan beberapa fokus utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pertama, BI berencana membangun dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran ritel serta mengajak pelaku usaha sistem pembayaran swasta untuk berkolaborasi dalam fast payment BI. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pembayaran yang lebih efisien dan aman,” katanya.
Kedua, lanjut Perry, BI akan memodernisasi infrastruktur wholesale sistem pembayaran agar dapat terkoneksi dengan sistem pembayaran ritel dalam ekosistem internasional. Ini termasuk pengembangan fitur Real Time Gross Settlement (RTGS) yang memungkinkan transaksi antar negara dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
Ketiga, BI berkomitmen untuk mengintegrasikan dan meregulasi infrastruktur data sistem pembayaran bank dan non-bank secara aman. Penguatan infrastruktur data ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data transaksi, serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran.
Keempat, untuk memperluas akses dan menciptakan ekosistem sistem pembayaran digital yang inklusif, BI akan mengkonsolidasi industri sistem pembayaran antara pemain besar dan kecil. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat.
“Selanjutnya, BI akan mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran domestik dan kebijakan moneter. CBDC diharapkan dapat menjadi alat pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat luas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Perry menyebut, konferensi internasional dan call for papers BMEB ke-18 ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem riset di bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia. Acara ini menghadirkan pakar-pakar ekonomi dunia untuk membahas hasil-hasil riset terbaru dan mengulas isu-isu ekonomi terkini.
Beberapa topik yang dibahas dalam sesi diskusi meliputi tantangan dan risiko penggunaan AI untuk perumusan kebijakan, pengembangan instrumen dan aplikasi kebijakan berbasis AI, dampak perkembangan dan ketidakpastian ekonomi global terhadap proses perumusan kebijakan, pendekatan inovatif dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta potensi teknologi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kebijakan.
Ke depan, BMEB akan terus menjalin kerja sama strategis dengan jurnal-jurnal terindeks Scopus lainnya. Saat ini, BMEB telah menjalin kolaborasi dengan Emerging Markets Finance and Trade (Scopus Q1) dan Studies in Economics and Finance (Scopus Q2).
Tahun ini, BMEB menerima 179 paper dari peneliti Indonesia dan luar negeri, serta kolaborasi antara peneliti domestik dan internasional. Respons positif ini menunjukkan posisi jurnal BMEB yang semakin kuat. Melalui proses double-blind review yang ketat, 42 hasil riset karya 117 peneliti dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, India, Jepang, Tiongkok, Turki, Bangladesh, Brunei, Afrika Selatan, dan Pakistan diulas dalam forum.
Konferensi ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peneliti untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendorong terjadinya kolaborasi penelitian lintas negara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan global.
“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang akan secara resmi dibuka pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.” lanjut Perry.
Festival ini akan menampilkan berbagai inovasi dan terobosan di bidang ekonomi dan keuangan digital, serta mengundang berbagai pihak, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga akademisi untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai masa depan ekonomi digital di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menyebut, dalam menghadapi tantangan global, BI terus mendorong penerapan teknologi digital dan AI dalam berbagai aspek kebijakan ekonomi. Melalui konferensi dan berbagai inisiatif lainnya, BI berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
Perry juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat menjadi pionir dalam penerapan teknologi digital di bidang ekonomi dan keuangan di kawasan emerging market.
