KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan sistem digitalisasi dalam pemerintahan kota. Peningkatan ini tercermin dari hasil yang semakin baik dalam beberapa indeks kinerja pemerintahan, seperti Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP, dan SPBE.
“Indeks Reformasi Birokrasi kita sudah mencapai BB, mendekati nilai A. SAKIP kita ada di nilai B, dan indeks SPBE kita berada pada kategori Baik,” ujar Ramdhan Pomanto, usai mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Menpan-RB di Makassar, Senin (26/08).
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, menyambut baik arahan dari menteri terkait pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan.
Menurutnya, pengalaman Azwar Anas sebagai mantan kepala daerah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai panjangnya proses birokrasi yang seringkali menghambat efisiensi.
Danny mengakui masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemerintahan digital, termasuk peningkatan responsivitas platform pusat. Dia mencontohkan, layanan darurat 112 milik Pemkot Makassar saat ini lebih cepat dalam merespons dibanding beberapa platform pusat.
“Pemkot Makassar terus berupaya menyempurnakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kita, termasuk penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE),” kata Danny.
Hanya saja, kata Danny, Terkait perampingan, Danny Pomanto menyebut hal ini menjadi satu ancaman baru, sebab berpotensi angka pengangguran naik.
“Digitalisasi bagus cuma harus ada solusi, pemotongan pegawai itu mau dikemanakan, itu yang harus tuntas,” katanya.
Lebih lanjut ia menyebut sudah mengusulkan kepada Menpan RB untuk tidak hanya mencatat belanja, melainkan pendapatan.
“Saya sudah sampaiakn, pendapatan itu jauh lebih susah daripada belanja, belanja gampang sekali,” tandas Danny.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyoroti tiga aspek penting yang menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut.
Pertama, penyederhanaan struktur dan jabatan agar lebih efisien. Kedua, penguatan sistem kerja yang mendukung percepatan tata kelola melalui transformasi digital.
Ketiga, integrasi dan interoperabilitas sistem digital pemerintahan, terutama di kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan pendekatan khusus.
Anas menekankan pentingnya untuk tidak menambah aplikasi baru, guna menghindari tumpang tindih yang dapat membingungkan masyarakat. Sesuai dengan arahan presiden, integrasi sistem harus menjadi prioritas utama.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Azwar Anas.
