KabarMakassar.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau dikenal dengan MBG telah dimulai di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sejumlah daerah yang ada di Sulsel, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, di awal tahun 2025 ini telah menggalakkan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo sendiri telah menyampaikan pentingnya efisiensi serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Ditengah pelaksanaan program MBG tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengatakan mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).
Ia juga menegaskan jika sejumlah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan program MBG melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Berdasarkan hasil konsolidasi bersama Pemda, Mendagri menyebut kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 hingga Rp2,5 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry mengungkapkan bahwa pihak pemda akan turut berpartisipasi.
“Jadi kan ada anggaran dari pusat, pemprov diminta juga berpartisipasi. Kabupaten juga diminta berpartisipasi. Memang fiskal kita kan,” ujarnya pada Rabu (22/01).
Terkait dengan program MBG tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri telah menyiapkan anggaran dengan total dana Rp78 miliar yang berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel TA 2025.
Lebih lanjut, anggaran itu nantinya akan disesuaikan dengan jumlah murid serta sekolah yang ada. Tetapi, saat ini pemetaan masih dilakukan untuk sasaran anggaran tersebut.
Nantinya Badan Gizi Nasional juga akan terlibat dalam membantu Pemprov Sulsel untuk melakukan pembagian titik sekolah di Sulsel dimana waktu penyelenggaraannya akan disesuaikan.
Prof Fadjry turut menyebut program MBG diharapkan dapat berjalan beriringan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG.
“Itu juga diminta wali kota bupati untuk menyisihkan sedikit untuk itu. Tapi kan sudah ada anggaran kesehatan. Tinggal pakai itu saja. Karena itu akan menyisir 287 juta penduduk kita mulai dari balita, remaja sampai lansia. Nanti semua sekolah diperiksa tiap bulan,” jelasnya.
Kendati telah dialokasikan dana sebesar Rp78 M, Pj Gubernur Sulsel tak menampik jika hal itu masih belum cukup.
“Jauh dari kebutuhannya. Masih perlu. Kalau dihitung-hitung memang lebih dari itu. Makanya diminta wali kota dan bupati untuk menganggarkan. Jadi alokasi anggaran kalau bisa mencukupi,” imbuhnya.
“Makanya gubernur, bupati wali kota diharapkan berkontribusi. Berapa tahun ini yang bisa dialokasikan. Program rutin bapak presiden asta cita yang harus diselesaikan bersama,” tutur Prof Fadjry.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).
Dalam keterangan persnya pada Jumat (17/01), Tito mengungkapkan antusiasme Pemda untuk berpartisipasi pada program yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? karena sudah jelas ada offtaker-nya, ada pembeli diserap, jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular, sehingga daerah-daerah antusias,” ujar Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari laman resmi kepresidenan, Senin (20/01).
Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dari hasil konsolidasi bersama Pemda, menurut Mendagri kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai 2,3 sampai 2,5 triliun rupiah.
“Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun (rupiah) kemudian Provinsi lebih kurang 2,5 triliun (rupiah). Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” ungkapnya.
Anggaran tersebut, lanjut Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah.
Mendagri juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk berkoodinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan tersebut dengan target utama pada daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
“Tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini, kira-kira ngerjakan yang mana tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinannya tinggi itu menjadi target utama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri menuturkan bahwa kontribusi setiap daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, untuk daerah dengan PAD rendah kontribusi dalam program MBG akan dibantu dengan BGN.
“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90 persen dari APBD-nya pemerintah pusat hanya 10 persen, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah, meng-cover semua menawarkan, meng-cover semua dari APBD-nya cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur nah, kalau ini mereka ya udah 500 anak-anaknya, yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional,” terang Tito.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Meski baru berjalan selama 10 hari, kata dia, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.
“Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.
Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.
“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita,” lanjutnya.
Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program.
Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.
“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” tandasnya.
