KabarMakassar.com — Sejumlah Organisasi Perempuan di Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepada para calon pemimpin di Pilkada serentak 2024, agar lebih peduli pada kelompok rentan di Sulsel.
Organisasi perempuan tersebut terdiri dari YPMP (Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan) Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Sulsel, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel, dan YLK Sulsel.
Sementara, kelompok masyarakat rentan yang dimaksud meliputi perempuan buruh migran, nelayan, petani, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan lansia.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri, Suryani, mengatakan bahwa mereka menyerukan Pilkada yang bebas dari kekerasan berbasis gender dan mendorong calon-calon pemimpin yang berintegritas.
“Tentunya yang bebas korupsi begitu, yang peduli terhadap lingkungan hidup, perempuan dan kelompok rentan lainnya,” kata Ani sapaan akrabnya, saat konfersi pers di salah satu cafe di Kota Makassar, Senin (04/11).
Dikatakan Ani, bahwa organisasi perempuan ini mengangkat isu terkait hal-hal yang kadang luput dari perhatian di Pilkada. Pasalnya, para elit parpol lebih lebih banyak mendiskusikan perihal pemenangan mereka.
“Nah, kita coba hadir untuk melihat bahwa ini hal yang penting untuk didiskusikan, bukan hanya perebutan siapa dukung siapa,” ujarnya.
Organisasi perempuan ini mencoba mengkonsolidasikan gerakan-gerakan perempuan, khususnya perempuan akar rumput. Pasalnya, kata dia perempuan akar rumput inilah yang terdampak langsung mengalami persoalan perubahan iklim krisis iklim
“Mereka yang mendapatkan ketidakadilan karena pembangunan, karena reklamasi, termasuk dengan konflik-konflik tanah atau konflik agraria di Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Organisasi ini, kata Ani, mereka berharap agar suara-suara perempuan didengarkan oleh para calon pemimpin, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Para calon pemimpin inilah yag diharapkan bisa memperhatikan masyarakat rentan.
“Siapa pun nanti terpilih, khususnya di gubernur, mereka betul-betul menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam sebuah pembangunan kira-kira begitu,” harapnya.
Menurut dia, selama ini pemerintah belum memberikan solusi untuk kelompok rentan. Dimana ketika berbicara mengenai ketimpangan ekonomi, pemerintah biasanya hanya memberikan solusi berupa UMKM.
“Padahal, kemiskinan yang dialami oleh perempuan petani, perempuan pesisir, nelayan, buruh termasuk buruh migran adalah masalah struktural,” kata Ani.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus melek pada masalah struktural, karena ini penting untuk di respon dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan. Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berperspektif perempuan.
“Program yang selama ini hadir di Sulsel itu belum mampu menjawab masalah inti dari permasalahan perempuan di akar rumput,” tandasnya.
