KabarMakassar.com — Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel), selama periode Maret 2022 hingga Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,06 poin.
Penurunan ini merupakan indikasi positif dari pertumbuhan perekonomian masyarakat, seiring dengan menurunnya angka kejadian Covid-19 hingga Maret 2022.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik penurunan kemiskinan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk menggenjot penurunan angka kemiskinan. Dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan untuk menurunkan persentase kemiskinan di bawah 8%.
“Untuk kemiskinan turun cukup bagus, kalau bisa kita usahakan dan pacu lagi agar nanti tidak berada di angka 8, jadi bisa di bawah 8 persen,” ujarnya dalam sebuah acara rilis berita resmi statistik beberapa waktu lalu.
Menurut data BPS Sulsel persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,06 persen, menurun 0,64 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 8,70 persen.
Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, dari 788,88 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 736,48 ribu orang pada Maret 2024, atau turun sebanyak 52,4 ribu orang.
Namun, data menunjukkan adanya peningkatan persentase kemiskinan di perkotaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin perkotaan naik menjadi 5,08 persen dari sebelumnya 5,01 persen pada Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga mengalami kenaikan, dari 211,48 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 219,65 ribu orang pada Maret 2024, bertambah sebanyak 8,2 ribu orang.
Sebaliknya, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan yang signifikan. Pada Maret 2024, persentasenya turun menjadi 10,74 persen dari 11,91 persen pada Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 60,5 ribu orang, dari 577,37 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 516,83 ribu orang pada Maret 2024.
Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 459.226 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp342.934 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 116.292 (25,32 persen).
Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp2.489.005 per rumah tangga miskin per bulan.
Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengatasi kemiskinan di Sulawesi Selatan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama di wilayah perkotaan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel, Malik Faisal, menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, Dinsos akan melakukan berbagai strategi pengentasan kemiskinan lintas sektor.
Pemprov Sulsel berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu iuran BPJS Kesehatan.
“Skema yang dilakukan adalah sharing antara kita dengan pemerintah kabupaten atau kota setempat. Tujuannya agar masyarakat tertangani jika sakit, sehingga tidak perlu lagi mencari biaya,” jelas Malik Faisal.
Rencana pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian meliputi pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura di beberapa kabupaten serta bibit ikan air tawar.
Bantuan ini akan terus dilanjutkan. Pemprov juga akan memberikan bantuan bibit ayam untuk 100 masyarakat miskin di setiap kabupaten/kota.
“Tujuannya agar mereka semua terberdaya dengan memanfaatkan potensi pertanian yang ada di sekitar mereka,” tambahnya.
Kolaborasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergi dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam upaya penurunan kemiskinan.
Pemprov Sulsel juga berencana menggunakan data by name by address untuk menangani masyarakat miskin secara lebih tepat sasaran.
Dengan kolaborasi yang kuat dan upaya strategis dari berbagai sektor, diharapkan target penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
