KabarMakassar.com — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, angkat bicara terkait tuduhan yang menyatakan bahwa ia melarang sekolah-sekolah berpartisipasi dalam Jambore Pramuka Cabang Makassar yang akan digelar pada 14-19 Agustus mendatang.
Muhyiddin membantah bahwa dirinya memberikan instruksi kepada kepala sekolah SD dan SMP terkait larangan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau instruksi kepada kepala sekolah maupun pihak lainnya untuk tidak mengikuti Jambore. Isu yang mengaitkan hal ini dengan alasan politik atau lainnya adalah tidak benar,” ujarnya pada Kamis (01/08).
Lebih lanjut, Muhyiddin mengungkapkan bahwa ia memang menerima beberapa keluhan dari orang tua siswa terkait biaya operasional per siswa yang diberlakukan oleh beberapa sekolah.
“Kami juga mendapatkan keluhan dari beberapa kepala sekolah dan guru mengenai biaya operasional yang cukup tinggi untuk mengikutsertakan siswa dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.
Muhyiddin menjelaskan bahwa dalam Surat Permohonan Rekomendasi kepada kepala sekolah SD dan SMP yang dikirimkan pada (21/6), tidak ada ketentuan mengenai pemungutan biaya operasional siswa untuk mengikuti Jambore.
“Surat tersebut berisi rekomendasi atau ajakan untuk berpartisipasi, bukan suatu kewajiban. Kami memahami bahwa tidak semua sekolah atau orang tua mampu menanggung biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ini,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memutuskan partisipasi berdasarkan kondisi masing-masing.
Muhyiddin juga menekankan bahwa tujuan utama dari Jambore adalah untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Ia berharap agar siswa tetap dapat mengikuti kegiatan ini.
“Kami berharap agar isu terkait biaya operasional tidak lagi menjadi penghalang bagi sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini,” pungkasnya.
