KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga menemukan adanya 230 nama pemilih yang berpotensi ganda pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad setelah pihaknya menerima data dari KPU Sulsel berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Kemudian pihak Bawaslu melakukan analisis dan menemukan adanya 230 nama pemilih yang berpotensi ganda.
“Nama, tempat, dan tanggal lahir dari 230 pemilih ini identik. Ini tentu menjadi perhatian serius karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Saiful dalam keterangannya, Jumat (11/04).
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa hanya pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK saat pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu, yang memiliki hak memilih kembali dalam PSU yang dijadwalkan pada 24 Mei 2025 yang akan datang. Sehingga tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih untuk PSU tersebut.
Atas penemuan tersebut pihak Bawaslu bersama KPU serta jajaran adhoc di tingkat bawah akan lebih menekankan upaya sosialisasi dan pencegahan.
“Kami minta agar potensi data ganda ini benar-benar dicermati di TPS tempat nama tersebut terdaftar. Kami juga sudah menginstruksikan agar data ini diteruskan sampai ke Pengawas TPS,” lanjut Saiful.
Bawaslu menegaskan jika terbukti ada individu yang terdaftar ganda dalam DPT, maka mereka akan diawasi ketat agar tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak ada pelanggaran, baik yang disengaja maupun karena ketidaktahuan. Sosialisasi harus menyasar langsung pemilih dan petugas di lapangan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Sulawesi Selatan mempersiapkan pembentukan tim pengawas khusus, dalam mengawasi dugaan pelanggaran jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo, pada 24 Mei 2025 mendatang.
“Sedang dipersiapkan tim khusus, salah satunya tim siber,” ujar Koordinator Humas dan Datin Bawaslu Sulsel,Alamsyah kepada wartawan, Selasa (25/03).
Alamsyah menerangkan bahwa pembentukan tim pengawasan khusus tersebut untuk mengawasi dugaan pelanggaran empat pasangan calon kepala daerah, apa lagi di momen bulan Ramadan, seperti adanya politik uang dengan berbagai modus, hingga serangan fajar dan serangan siber.
Namun, kata dia pihaknya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kota Palopo dalam hal strategi pengawasan, termasuk dengan pemerintah daerah setempat terkait anggaran pengawasan.
Sementara ini, kata Alamsyah badan adhoc sedang melakukan evaluasi untuk melanjutkan kerja-kerja pengawasan setelah Pilkada serentak tahun lalu.
Mengenai tugas pengawasan badan adhoc tingkat kecamatan atau Panwascam, maupun tingkat kelurahan atau Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), serta pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan tersebar di 260 TPS pada sembilan kecamatan, dan kini sedang dilakukan evaluasi.
“Bila tidak ditemukan pelanggaran etik maka tugasnya dilanjutkan. Begitupun sebaliknya ditemukan pelanggaran etik atau berafiliasi baik dengan parpol maupun paslon, maka segera diganti,” katanya.
Oleh karenanya, kata Alamsyah lihaknya mendorong KPU sebagai penyelenggaraan agar intens melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pilkada Palopo.
Alasannya, selain masa kampanye sangat singkat, potensi pelanggaran ulang dikhawatirkan dapat terjadi karena masyarakat tidak mengetahui. Salah satunya Daftar Pemilih Tetap, siapa saja berhak memilih.
Disisi lain, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyebutkan ada beragam modus yang bisa saja menjadi pelanggaran Pemilu, salah satunh politk uang yang mengatasnamakan pembagian, dengan mengistilahkan sebagai Tunjanhan Hari Raya (THR), yang biasanya akan diberikan menjelang lebaran.
“Kami sudah mewanti-wanti kepada teman-teman Bawaslu di Palopo agar mencegah pemanfaatan modus bagi-bagi THR di bulan puasa ini. Sebab, itu menjadi salah satu indikator terjadinya pelanggaran politik uang,” katanya.
Saiful mengatakan bahwa pimpinan telah memberikan instruksi kepada jajaran agar memasifkan pengawasan, mengingat mulai 26 Maret 2025 sudah mulai masuk masa kampanye.
