kabarbursa.com
kabarbursa.com

Golkar Sulsel Solid Dukung Bahlil Jadi Ketum

Golkar Sulsel Solid Dukung Bahlil Jadi Ketum
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe (Dok : Ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, menegaskan bahwa kader partai beringin maupun pengurus solid mendukung Bahlil Lahadalia sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Golkar menjelang Musyawarah Nasional (Munas).

Bahkan, mantan Walikota Parepare dua periode itu mengklaim pengurus Golkar 24 kabupaten/kota se-Sulsel akan sejalan dengan dukungan tersebut.

Pemprov Sulsel

Dimana klaim Taufan Pawe disampaikan melalui Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief. Ia menyebut, dukungan kepada Bahlil telah disampaikan saat pertemuan pelataran Hutan Kota GBK, Jakarta Pusat, Senin (19/8) malam.

“Semalam ketua 24 kabupaten/kota berkumpul dan bersilaturahmi mendengarkan sambutan Caketum Bahlil Lahadalia bertempat di pelataran Hutan Kota GBK,” ucap Zulham Arief kepada Kabarmakassar.com, Selasa (20/8).

Dalam pertemuan itu, Zulham menyebut para ketua DPD II Golkar pada 24 kabupaten/kota di Sulsel solid mendukung Bahlil Lahadalia pada Munas Golkar yang dijadwalkan 20-21 Agustus.

“Ketua Golkar Sulsel, Bapak TP bersama Ketua Golkar 24 kabupaten/kota solid mendukung Bahlil,” tegasnya.

“Pak Ketua dan kader berkomitmen memenangkan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa Golkar Sulsel dan 24 kabupaten/kota telah menyerahkan surat pernyataan dukungan penuh ke Bahlil Lahadalia.

“Insya Allah pada Munas Golkar mendatang, kami akan memastikan Golkar Sulsel solid dalam mendukung kemenangan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” tandasnya.

Sebelumnya, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkap Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pengganti Airlangga Hartarto.

Guna mendukung persyaratan sebagai Ketua Umum Golkar, Idrus menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Bahlil sebagai bagian dari anggota Partai Golkar. Dimana, pada saat kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Papua.

Sehingga Bahlil memenuhi syarat bahwa sebagai calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau pengurus DPD 1 Golkar.

Selain Bahlil, nama lainnya yang digadang-gadang mengganti Airlangga sebagai ketua umum Golkar yaitu Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, rapat Pleno DPP Partai Golkar akhirnya menetapkan Agus Gumiwang sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto.

“Dengan amanat ini tentunya sebagai Plt Ketua Umum partai Golkar dan tugas utama saya mengantarkan Golkar menuju musyawarah nasional (munas) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai Golkar,” ucap Agus Gumiwang di gedung DPP Partai Golkar, dikutip di KompasTV, Selasa (13/8) malam.

“Golkar itu partai yang sangat berpengalaman dan matang secara organisasi,” tambahhya.

Dimana Agus yang juga Menteri Perindustrian itu juga menjelaskan keputusan dirinya sebagai Plt Ketua Umum Golkar telah melalui proses demokrasi yang terjadi dalam rapat Pleno.

Karenanya, ia berharap, partai beringin di bawah kepemimpinannya akan semakin kompak dan solid dalam menjalankan beberapa agenda besar. Yakni salah satunya mendukung program-program kerakyatan pemerintah.

“Partai Golkar menjaga komitmen untuk menyukseskan pemerintahan bapak Prabowo – Gibran menuju Indonesia maju,” kata Agus.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan rapat pleno yang digelar hari ini akan menghasilkan beberapa agenda, salah satunya penentuan jadwal munas.

Meutya melanjutkan, jadwal munas tersebut akan ditentukan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar yang juga akan dipilih dalam rapat pleno Selasa (13/8).

Dalam rapat pleno itu, pihaknya akan membahas beberapa hal diantaranya pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, penentuan Rapimnas dan Munas.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Ia menyebut, kandidat yang sebelumnya mengantongi surat rekomendasi Golkar, berpotensi pindah.

“Bisa saja berdampak, bisa saja berdampak, tergantung nanti kebijakan ketum baru. Bisa saja (calon jagoan Golkar di Pilkada bisa berubah),”ungkap Nurdin Halid saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Minggu (11/8).

PDAM Makassar