KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisyaratkan kemungkinan dibubarkannya salah satu dari enam perusahaan daerah (Perusda) milik Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini disampaikannya menyusul hasil evaluasi awal yang menunjukkan buruknya kinerja dan lemahnya tata kelola perusahaan.
Appi sapaan akrabnya, menegaskan bahwa seluruh direksi Perusda saat ini dinilai belum menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Enam Perusda tersebut meliputi Perumda Air Minum (PDAM), Perumda Parkir Makassar Raya, Perumda Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, Rumah Potong Hewan, dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR).
“Kemungkinan ada Perusda yang tidak mampu diselamatkan. Tapi saya belum tahu hasil evaluasi lengkapnya, kita tunggu dari Tim Transisi,” ujar Munafri, Selasa (15/04).
BPR menjadi salah satu contoh Perusda yang disorot tajam oleh Munafri. Ia menyebut, perusahaan tersebut tidak menunjukkan produktivitas yang memadai.
Kendati demikian, upaya penyelamatan masih dipertimbangkan melalui konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“BPR ini kan cuma satu direksinya. Kita pertimbangkan, apakah diberhentikan atau dikembangkan dengan menambah jajaran direksi. Saya minta pertimbangan OJK, apakah memungkinkan jika diaktifkan kembali. Itu butuh kajian mendalam,” jelasnya.
Wali kota juga menyampaikan rencana untuk merombak total struktur manajemen Perusda. Langkah awal yang akan dilakukan adalah menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna menggantikan direksi yang dinilai bermasalah.
“Kalau yang bermasalah itu orangnya, jangan rumahnya yang dihancurkan. Ganti orangnya. Proses penggantiannya nanti kita kaji lebih lanjut berdasarkan masukan dari Tim Transisi,” tegas Munafri.
Berdasarkan laporan awal dari Tim Transisi, mayoritas direksi Perusda saat ini dipastikan tidak akan dipertahankan. Evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa tidak satu pun Perusda berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.
“Secara garis besar, menurut saya akan sangat sulit untuk dipertahankan. Evaluasi sudah hampir rampung, tinggal satu yang belum. Tapi dari laporan yang saya terima, kondisi Perusda di Kota Makassar ini benar-benar berantakan,” pungkas Munafri.
