KabarMakassar.com — Mahasiswa yang tergabung dari 14 organisasi di kota Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jumat (21/02).
Dari pantauan KabarMakassar massa aksi mulai bergabung di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di bawah Fly Over sekitar pukul 15.30 WITA. Kemudian, massa aksi bergerak ke DPRD Sulsel untuk kembali menyuarakan tuntutannya. Mereka tergabung dari 14 organisasi kampus di Kota Makassar.
Dalam aksi ini, mereka menuntut pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kementerian dan APBD 2025, melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan surat Menyeri Keungan nomor S-37/MK.02/2025.
“Beberapa kebijakan yang kurang punya data riset, itu yang kemudian dipersoalkan oleh beberapa teman-teman, olehnya itu teman-teman hadir hari ini sebagai lambang kemarahannya,” kata salah satu orator aksi, Muh Resky dilokasi, Jumat (21/02).
Dalam Inpres tersebut, pemerintah berencana memangkas belanja K/L hingga Rp306,69 triliun, yang mengancam hajat hidup rakyat Indonesia, termasuk pegawai negeri.
“Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” kata Jenderal Lapangan, Fadli Musaffar.
Dengan dalih penghematan, kata Fadli pemangkasan anggaran justru mengorbankan layanan fundamental seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan program- program yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.
“Di tengah kondisi ekonomi yang semakin terhimpit, anggaran pendidikan dipotong, subsidi rakyat dikurangi, sementara proyek-proyek strategis yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan tetap berjalan. Rakyat dibiarkan dalam ketidakpastian, sementara elit terus berpesta dengan anggaran negara,” tuturnya.
Lebih buruknya lagi, kata dia pada 13 Februari 2025, dalam International World Government Summit 2025, Prabowo mengumumkan pemotongan subsidi ini.
“Ia bahkan menyebut anggaran pendidikan sebagai program yang tidak jelas, dengan alasan bahwa dana tersebut akan dialihkan untuk membiayai lebih dari 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar,” ujarnya.
Padahal, Fadli menuturkan pada tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hanya mencapai 31,45 peresen yang berarti dari total populasi, hanya 31 persen yang mampu mengenyam pendidikan tinggi.
“Data dari Statistik Pendidikan 2024 BPS menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 anak kaum tani Indonesia yang berkuliah, serta hanya 2 dari 10 anak kelas buruh yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, anggaran pendidikan Indonesia juga masih berada di bawah standar UNESCO. Rakyat sangat membutuhkan subsidi pendidikan, terutama di tengah minimnya jaminan pekerjaan yang layak saat ini,” terangnya.
Adapun sejumlah tuntutan massa aksi diantaranya,
1. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran
2. Tolak PSN yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat
3. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Tolak RUU Minerba
5. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
6. Bayarkan tunjangan kinerja tenaga pendidik.
7. Sahkan RUU Perampasan asset
8. Mendesak prabowa mengeluarkan perpu pembatalan kenaikan PPN 12%
9. Berhenti membuat kebijakan public tanpa basis riset ilmiah dan tidak beroriatasi
10. Menolak UU TNI tentang dwifungsi ABRI
“Kami menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan rezim saat ini merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap rakyat,” tandasnya.
