KabarMakassar.com — Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Para Rumah Sakit (RS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (21/01).
Agenda tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry. Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memimpin rapat tersebut.
Terdapat delapan rumah sakit yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Mereka memaparkan program, realisasi, dan capaian dari kinerjanya di tahun 2024.
Selanjutnya, mereka menyampaikan bagaimana target pendapatan dan realisasi program yang akan dicapai di tahun anggaran 2025.
Kegiatan ini juga untuk mendorong delapan rumah sakit Pemprov Sulsel untuk dapat mengubah pelayanannya kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan kepada pasien semakin baik dan penghasilan yang diperoleh rumah sakit tersebut untuk tahun 2025 dapat lebih meningkat.
“Rapat ini adalah urung rembuk untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan rumah sakit ini di tahun 2024, lalu masalah dan kendala apa yang ditemui, kemudian kita bersama-sama mencari solusinya supaya kejadian itu tidak berulang di tahun 2025 ini,” ujar Jufri Rahman.
Ia meminta seluruh rumah sakit milik Pemprov Sulsel agar dapat memaparkan apa saja yang menjadi targetnya untuk tahun 2025.
Jufri Rahman meminta agar target tersebut mengacu pada realisasi kinerja rumah sakit di tahun 2024. Meskipun target tersebut sudah ditetapkan dalam APBD Pokok 2025, namun ia berharap agar target itu dilakukan penyesuaian untuk masuk pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
“Sebaiknya target itu mengacu kepada realisasi (kinerja) tahun 2024. Dan karena target sudah ditetapkan di (APBD) tahun 2025, kita sesuaikan targetnya itu di anggaran perubahan nanti,” imbuhnya.
Direktur Rumah Sakit Labuang Baji, dr Rachmawati Syahrir menjelaskan, rapat ini digelar untuk menilai indikator kinerja delapan Rumah Sakit Provinsi dari kinerja di tahun 2024. Hanya saja untuk besaran nilai targetnya diharapkan ada keberagaman indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang sama.
“Cuma secara besaran diharapkan ada keberagaman indikator yang digunakan supaya alat ukurnya sama untuk melihat keberhasilan atau hal-hal yang perlu diperbaiki,” tukasnya.
Rachmawati mengaku, rapat ini juga membahas terkait kendala-kendala apa yang menjadi hambatan sehingga pendapatan Rumah Sakit Provinsi masih rendah dibandingkan dengan pendapatan rumah sakit swasta.
“Tentu hal-hal yang terkait penganggaran dan strategi marketing menjadi poin utama, yang lebih kepada analisa masalah yang masih harus menjadi fokus untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjadikan Rumah Sakit Daerah bisa lebih kompetitif,” tuturnya.
Sebagai informasi, delapan rumah sakit yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya adalah, RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone.
