KabarMakassar.com — Realisasi belanja negara dan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif hingga akhir November 2024. Tercatat Rp29,86 triliun atau meningkat sebesar 6,06%.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Supendi, melaporkan bahwa belanja pemerintah pusat di wilayah ini telah mencapai Rp20,861 triliun atau 79,58 persen dari pagu, naik 6,06 persen dibanding tahun sebelumnya.
Fokus utama belanja diarahkan pada percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas dan persiapan pelaksanaan pemilu.
Tren pertumbuhan yang signifikan terlihat pada belanja sosial yang melonjak hingga 22 persen secara tahunan, mencerminkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun, di sisi lain, belanja modal mengalami penurunan sebesar 21 persen. Belanja transfer ke daerah (TKD) juga mencatat realisasi sebesar Rp29,71 triliun atau 93,01 persen dari pagu, meningkat 10,26 persen dibanding tahun lalu.
“Dana Desa menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai 95 persen, diikuti Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 89 persen,” katanya.
Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan turut mencatat prestasi gemilang dengan total Rp15,93 triliun, tumbuh 18,28 persen secara tahunan.
Pembiayaan ini sebagian besar disalurkan untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan total Rp7,32 triliun, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp5,36 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp282,19 miliar juga tumbuh 15,96 persen, dengan sektor perdagangan sebagai penerima manfaat utama.
Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan hingga akhir November 2024 tercatat sebesar Rp40,57 triliun, meningkat 6,77 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mendominasi dengan kontribusi Rp29,71 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp9,42 triliun.
Dan, Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD dengan realisasi sebesar Rp6,42 triliun, sementara Retribusi Daerah menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, melonjak 88,93 persen.
Meski begitu, realisasi belanja daerah sebesar Rp34,64 triliun perlu mendapat perhatian, terutama pada Belanja Modal yang baru mencapai 49,53 persen dari pagu.
Kondisi ini menjadi tantangan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal. Supendi menegaskan, dengan besarnya dukungan dana dari pusat, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan yang menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang positif ini diharapkan dapat terus terjaga, seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas pembangunan di Sulawesi Selatan.
