KabarMakassar.com — Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait penataan non ASN 2024 ternyata tak hanya membawa kabar gembira.
Di Kabupaten Sinjai misalnya, penataan tersebut membuat setidaknya 977 non-ASN aktif terpaksa kehilangan data di pangkalan BKN akibat beberapa persoalan yang dinilai masih tumpang-tindih.
Data tersebut menjadi dasar pengangkatan PPPK yang artinya merupakan peluang besar bagi non-ASN untuk nasib dan jenjang karir yang lebih baik.
Pentingnya data tersebut, membuat Pj Bupati Sinjai Andi Jefrianto Asapa tak berpangku tangan apalagi pasrah kehilangan aparatnya.
Di hadapan ratusan non ASN yang melakukan audiensi, di Ruang Pola, Rabu (18/12) Siang, Andi Jefri menyampaikan pernyataan, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan semudah itu membiarkan kebijakan Menpan memangkas hak anggotanya.
Ia juga mengaku akan terus memperjuangkan hak 977 non ASN untuk tetap bekerja di 2025 dan menjamin upahnya. Hal itu akan ia perjuangkan hingga ke pusat bersama beberapa pihak yang dinilai berwenang.
Namun orang yang dikenal peduli namun tegas di Pemerintahan Sinjai ini, meminta agar Non ASN yang datanya hilang dalam prioritas pengangkatan PPPK, untuk bersabar dan berdoa sembari menunggu hasil akhir dari kebijakan baru ini.
“Saya meminta seluruh non ASN yang datanya keluar dari prioritas pengangkatan PPPK, agar sabar dan terus berdoa sembari kami perjuangkan. Saya juga tidak akan biarkan teman-teman tidak bekerja dan tidak mendapatkan hak upah, apalagi kita tahu, kalian banyak membantu tugas di pemerintahan,”ungkapnya.
Audiensi non ASN dan Pj Bupati Sinjai hari ini mendapat respon positif, termasuk dari Pj Sekda Drs. Andi Ilham Abubakar dan Kepala BKPSDMA Lukman Mannan. Satu per satu pertanyaan tentang nasib non-ASN di tahun depan mendapat jawaban bahkan pendampingan langsung dari Pj Bupati untuk menemui DPRD.
Penyampaian aspirasi non ASN ini berjalan lancar, rapat dengan pendapatnya dengan DPRD diketahui akan ditindaklanjuti hingga ke pusat dalam waktu dekat.
