KabarMakassar.com — Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri mengaku belum bisa berkomentar terlalu jauh terkait polemik di nonaktifkannya sejumlah nama peserta penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.
Untuk memastikan polemik tersebut, Junaedi berjanji akan terlebih dahulu melakukan kroscek di lapangan.
“Saya belum bisa banyak berkomentar terkait hal tersebut, besok senin saya akan cek ke pihak-pihak terkait,” imbuhnya saat dikonfirmasi, Sabtu (14/12).
Apabila kejadian ini terbukti, maka ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum – oknum yang ikut terlibat. Karena menurut Junaedi, sanksinya dalam aturan kepegawaian sudah jelas.
Akan tetapi, Junaedi menyebut belum bisa berspekulasi lantaran belum mendapat klarifikasi dari pihak terkait.
“Semua terkonstruksi by system, jika ini betul pasti human error, jadi kami cari tau dulu kebenarannya,” imbuhnya.
Disisi lain, Junaedi menyebut bahwa program layanan jaminan kesehatan ini juga terintegrasi dalam Program layanan Nasional.
Oleh karena itu, Junaedi meminta agar pihaknya diberikan waktu untuk mengungkap polemik tersebut.
“Ini program nasional,Ppemda hanya user dari sistem yang terbangun secara nasional, Terkait case tersebut, saya cari tau dulu kebenarannya dan duduk masalahnya, karena pasti akan ketahuan dimana titik masuknya ini masalah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, pasca perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar pada 27 November lalu, berbagai masalah mulai bermunculan ke permukaan.cSalah satunya adalah, Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) oleh paslon yang merasa dirugikan.
Tak hanya itu, dampak Pilkada juga menghampiri pejabat institusi hingga ke masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan.
Dampak tersebut juga dirasakan oleh salah satu warga sipil di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), bernama Sulkifli.
Akibatnya, Sulkifli harus rela kehilangan fasilitas layanan kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diduga telah dilakukan pendukung Nomor urut 2, di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jeneponto
“Miris karena beda pilihan status KIS/BPJS diubah jadi meninggal (dinonaktifkan),” kata Sulkifli saat dikonfirmasi awak media, Jumat (13/12).
Sulkifli mengungkapkan, penghapusan namanya sebagai peserta BPJS gratis diketahui melalui adiknya, M Sofiyan yang bekerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.
Anehnya lagi, Sofiyan sebagai staf honorer juga tak luput dari ulah sang oknum atasannya yang mencoret dua bersaudara ini sebagai peserta BPJS gratis.
“KISku dengan adekku (Sofiyan), adekku kebetulan honor juga di kantornya, di Dinsos aktifji kemarin, pas selesai pilkada na cek ulang adekku kenapa langsung status meninggal, kaget semua keluargaku,” ucapnya.
Penonaktifan Sulkifli dan Sofiyan sebagai daftar penerima manfaat layanan KIS bahkan menjadi pembahasan dalam grup Whatsapp internal Dinas Sosial.
Di dalam grup itu, oknum tersebut mengakui bahwa tindakan yang dilakukanya sebagai bentuk efek jera dan konsekuensi pilkada.
Mirisnya lagi, oknum ASN itu menyinggung Sofiyan yang bekerja di Dinas Sosial Jeneponto karena berkat dirinya.
“Konsekuensi pilkada katanya, pilkada lalu juga begitu beda pilihan jelek lagi,” Sebutnya.
Sebelum pelaksanaan pilkada, lanjut Sulkifli, KIS tersebut sempat digunakan dan masih aktif sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
Iuran KIS miliknya juga dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD Jeneponto.
“Kemarin sebelum pilkada kupakaiji KISku periksa kesehatan di Bantaeng aman ji karena masih aktif, setelahnyapi pilkada (kemudian nonaktif/meninggal),” tuturnya.
Atas kejadian ini, pihak keluarga Sulkifli lantas sedih dan sangat menyayangkan tindakan tak terpuji tersebut
Ia hanya berharap agar fasilitas kesehatan tersebut bisa kembali diaktifkan oleh Dinas Sosial Jeneponto.
“Menangis antokku di Makassar juga lihat statusku masih hidup diubah jadi meninggal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jeneponto, M Nasuhan yang dikonfirmasi telah mengatahui kejadian ini.
Pihaknya segera bertindak untuk mencari tahu oknum yang melakukan perbuatan tersebut.
“Saya baru dapat info setelah Isya, saya mau panggil semua dan tanya siapa yang melakukan ini,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Ia pun menegaskan apabila ada oknum yang berani bertindak diluar dari batas kewajaran, maka silahkan melawan.
“Tapi saya juga sudah sampaikan sebelumnya kepada honorer apabila ada yang menggertak hanya persoalan pilkada, lawan,” tandasnya.
