KabarMakassar.com — Usai kembali menjabat pasca cuti mengikuti kontestasi Pilkada Sulsel, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengungkapkan keprihatinannya atas anjloknya pendapatan retribusi Kota Makassar dalam 2 bulan terakhir.
Ia menyebut, situasi ini terjadi akibat fokus berbagai pihak yang teralihkan oleh urusan politik menjelang Pilkada Serentak 2024.
“Sektor retribusi hancur dalam dua bulan terakhir karena terlalu sibuk mengurus politik. Ini jelas merusak kinerja,” tegas Danny pada Senin (25/11) kemarin.
Danny tak segan menyalahkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya gagal menjalankan program secara optimal. Ia menegaskan, tanggung jawab tetap ada pada OPD, siapa pun yang memimpin pemerintahan.
“OPD tidak boleh bergantung pada tekanan atau perintah. Mereka harus tetap melaksanakan tugasnya. Tidak peduli siapa wali kotanya, tanggung jawab mereka adalah menjalankan program dengan baik,” katanya.
Menurut Danny, situasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan program pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan target pendapatan daerah.
“Kinerja pemerintahan tidak boleh terhenti hanya karena ada kontestasi politik. Program yang sudah dirancang harus berjalan,” tambahnya.
Menjelang akhir tahun anggaran, isu ini menjadi perhatian serius karena realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari retribusi, menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muhammad Dakhlan, mengonfirmasi bahwa target PAD tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 80 persen, serupa dengan tahun sebelumnya.
“Pencapaian 100 persen kemungkinan sulit. Proyeksi kami ada di kisaran 80 persen, meskipun ada peluang sedikit kenaikan,” ungkap Dakhlan.
Ia juga menyoroti tantangan besar dalam sektor retribusi yang menjadi salah satu sumber utama PAD.
“Optimalisasi retribusi masih sulit. Hal ini perlu dievaluasi lebih dalam bersama OPD terkait,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai Rp500 miliar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah proyek strategis yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
Dakhlan, mengungkapkan beberapa proyek besar yang tertunda, di antaranya akses stadion Sudiang senilai Rp100 miliar, pengadaan motor listrik sebesar Rp120 miliar, dan panel surya senilai Rp180 miliar. Bahkan, proyek revitalisasi Karebosi harus dihentikan kontraknya.
“SiLPA itu dilihat dari angka APBD yang merupakan proyeksi. Namun dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang tidak bisa direalisasikan sepenuhnya,” ujar Dakhlan pada Minggu (24/11) kemarin.
Di sisi belanja daerah, Pemkot Makassar menargetkan realisasi belanja sekitar 85 persen, sebagaimana capaian tahun sebelumnya. Namun, hingga kini, serapan anggaran baru mencapai 60 persen.
“Beberapa OPD serapannya masih rendah, termasuk BPKAD sendiri. Salah satu penyebabnya adalah sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp25 miliar,” ungkap Dakhlan.
Ia menambahkan bahwa anggaran BTT yang tidak digunakan hingga akhir tahun akan otomatis menjadi bagian dari SiLPA. “BTT bisa menjadi SiLPA jika tidak digunakan. Itu tergantung kondisi hingga akhir tahun nanti,” tutup Dakhlan.
Dengan proyeksi ini, Pemkot Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar tidak hanya bergantung pada SiLPA, tetapi juga memastikan realisasi proyek strategis yang tertunda.
