KabarMakassar.com — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, tampil sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Acara ini berlangsung di Hotel Sheraton Grand Jakarta pada Senin (11/11) kemarin.
Muhyiddin menjadi salah satu dari empat Kadisdik yang diundang, bersama dengan perwakilan dari Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Riau, dan Kota Tangerang Selatan.
Dalam presentasinya, Muhyiddin menjelaskan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Makassar berjalan sukses berkat kolaborasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
“Kami bekerja sama erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran siswa. Hal ini merupakan kunci dalam mendukung proses PPDB yang efektif,” kata Muhyiddin.
Ia juga menegaskan bahwa Kota Makassar berkomitmen pada penerapan pendidikan inklusif guna memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Langkah konkret yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan anak-anak dengan kebutuhan khusus, mulai dari jenjang TK hingga SMP, agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada pendidikan inklusif, Muhyiddin menyebut bahwa Disdik Makassar juga menekankan pada pengembangan program ekstrakurikuler untuk pembentukan karakter siswa.
“Festival pendidikan menjadi salah satu program unggulan kami. Ini bertujuan meningkatkan kreativitas serta minat belajar siswa, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun kepribadian mereka,” lanjutnya.
Muhyiddin juga menggarisbawahi program strategis Pemkot Makassar yang dikenal dengan ‘Revolusi Pendidikan’ yang mencakup 18 agenda utama, termasuk program ‘Semua Harus Sekolah’.
“Program ini memastikan setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikan wajib 9 tahun dan menekan angka putus sekolah,” jelasnya.
Muhyiddin berharap inovasi yang telah dilakukan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Makassar.
“Pendidikan merupakan pondasi pembangunan daerah. Kami bertekad agar tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait PPDB dan pendidikan inklusif, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari seluruh Indonesia.
