KabarMakassar.com — Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh. Ramdhan Pomanto, menyoroti masalah utang Pemerintah Provinsi Sulsel yang mencapai Rp1,7 triliun di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman.
Kritik ini disampaikan Danny dalam debat publik kedua Pilgub Sulsel 2024, Minggu (10/11). Danny mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan beban keuangan besar bagi Sulsel.
“Utang Pemprov Sulsel Rp 1,7 triliun, besar sekali,” kata Danny sapaan akrabnya, Minggu (10/11).
Menurut Danny, tingkat ekonomi pada masa ke pimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel, tingkatnya dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4,51 persen.
“Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita dibawa rata-rata nasional 4,51 persen, padahal nasional 5,05 persen, Makassar 5,31 persen. Kontribusi Makassar 34,67 persen, kalau kita keluarkan makassar dari Sulsel maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9 persen,” sebutnya.
Mendengar pernyataan tersebut, calon Gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman menanggapi soal pernyataan utang Pemprov Sulsel yang sebesar Rp1,7 triliun tersebut. Ia pun membahas soal Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Sudirman, DBH tidak masuk dalam kategori utang pemerintah. Dalam skema pencairan DBH kepada pemerintah provinsi ke pemerintah kota kabupaten sering terlambat akibat siklus pencairan yang dilakukan tiap triwulan.
“Saya sampaikan pemerintah harus paham yang mana dana bagi hasil yang mana utang, tidak pernah diklasifikasi dana bagi hasil sebagai utang. Sepanjang sejarah gubernur tiap tiga bulan terakhir dana bagi hasil dibayarkan, karena siklus tiga bulan per triwulan dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau September, Oktober November Desember, kira-kira kapan dibayarkan, ketika closingnya tanggal 1. Pasti menyebrang,” paparnya.
Sudirman menyebut bahwa pada 3 bulan di awal tahun itu, seluruh pemerintah di Indonesia, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) baru tercipta pada bulan Februari.
“Kemudian seluruh pemerintah daerah di Indonesia bulan Januari Februari Maret, DPA baru tercipta di bulan Februari, kemudian dibayarnya rata-rata adalah Maret,” katanya.
Sudirman mengklaim, sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2023, utang Pemprov ke pihak ketiga sudah berkurang.
“Saya tinggalkan pemerintahan saya bayar sampai bulan 6, kemudian ada fase. Infrastruktur dibayarkan terakhir tinggal Rp 54 miliar. Sekarang bapak tahu, setelah satu tahun saya tinggalkan bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi, kita harus paham sistem pemerintahan,” tuturnya.
Diapun mencoba meluruskan terkait defisit anggaran Pemprov Sulsel, dimana menurutnya bahwa ada kekeliruan dalam memaknai defisit tersebut.
“Banyak isu terkait masalah defisit, tapi banyak yang tidak paham, saya luruskan saja terkait masalah defisit. Kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minusnya 15 persen, saya harus melebihkan,” tandasnya.
