KabarMakassar.com — Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti terkait Netralitas ASN, TNI & Polri serta Suarakan Tolak Politik Uang menjelang Pilkada Serentak tahun 2024.
Netralitas ASN, TNI dan POLRI serta Pejabat Pemerintahan menjadi aspek penting dalam menjaga Integritas serta Profesionalisme dalam melaksanakan Tugas dan Pelayanan kepada Masyarakat yang bebas dari Intervensi Politik.
Ma’ruf Pangewa, Ketua Eksternal PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa semua elemen masyarakat mempunyai Kewajiban untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan agar menjadikan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai serta memastikan Pilkada 2024 yang Adil, Transparan dan Bermartabat. Namun, Netralitas dan Politik Uang berpotensi terjadi di Pilkada Serentak tahun ini, itu menjadi Ancaman Besar terhadap Demokrasi di Negeri ini.
“Pilkada Serentak 2024 pastinya akan menghadapi berbagai Ancaman seperti Politik Uang, Penyebaran Informasi Palsu, Isu SARA serta Netralitas ASN, TNI dan Polri. Maka Harus ada Gerakan Cepat dan Tepat yang di tempuh sebagai upaya memitigasi ancaman tersebut, yang akan berpotensi menganggu Perjalanan Demokrasi di negeri ini. Masyarakat perlu Edukasi dan Perhatian yang lebih agar segala ancaman itu mampu diminimalisir, Sosialisasi yang berisikan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat harus dimassifkan.” tegasnya.
Ma’ruf juga menambahkan bahwa Politik uang akan melukai serta menciderai Demokrasi serta akan membuka peluang lahirnya pemimpin yang korup dan Netralitas ASN, TNI serta Polri sangat penting dalam menjaga Profesionalisme dan Menjamin Pelayanan Publik yang Adil tanpa memandang Afiliasi Politik.
Ancaman yang disebutkan sangat perlu di antisipasi, harus ada langkah taktis dan kesungguhan dari pihak terkait. Ma’ruf menyebut ancaman tersebut tak bisa disepelekan, karena berpotensi merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
“Kami meminta Komitmen para Pimpinan di KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemprov, Pemkot/Pemda dan seluruh Pimpinan Pejabat Pemerintahan agar tegak lurus pada aturan yang berlaku serta memastikan jajarannya pun patuh dan taat pada aturan tersebut agar terciptanya Pilkada Damai di Tahun 2024,” ungkapnya.
PMII Sulawesi Selatan berharap agar semua pihak mampu memberikan atensi serta memitigasi segala potensi yang mengancam keamanan dan kelancaran Pilkada 2024, serta menjadikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan sebagai contoh Pesta Demokrasi yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.
