KabarMakassar.com — Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Phill. Sukri Tamma menilai bahwa kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ukuran yang cukup besar.
Diketahui, kabinet ini terdiri dari sekitar 108 menteri dan wakil menteri, mencatatkan sebagai salah satu kabinet terbesar dalam pemerintahan modern Indonesia.
Meskipun bukan kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, rekor tersebut dipegang oleh Kabinet Dwikora dengan 132 menteri, struktur ini tetap memecahkan rekor terbaru dalam pemerintahan modern. Menurut Prof Sukri, penambahan ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
“Pada prinsipnya, para menteri adalah pembantu presiden dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga jumlah yang dipilih dianggap sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target pemerintahan lima tahun ke depan,” ungkapnya dalam acara Upi Show denga tema “Mengulik Kabinet Prabowo-Gibran”, Jumat (18/10).
Selain alasan teknis, Prof Sukri juga menekankan bahwa kabinet berfungsi sebagai ruang politik. Praktik balas jasa bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kemenangan politik, menurutnya, adalah hal yang lazim.
“Hal ini sudah menjadi praktik umum dalam politik, dan cukup wajar terjadi,” tambahnya.
Perbandingan dengan kabinet pemerintahan sebelumnya juga menjadi sorotan. Kabinet Jokowi sebelumnya terdiri dari sekitar 60 menteri, hampir setengah dari jumlah kabinet Prabowo-Gibran saat ini. Hal ini, menurut Sukri, bisa menjadi indikasi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih melihat tantangan yang lebih besar di masa depan, sehingga memerlukan lebih banyak dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga khusus.
Prof Sukri mengungkapkan, salah satu langkah yang dilakukan Prabowo adalah memecah beberapa kementerian menjadi unit dengan tugas khusus. Strategi ini dianggap sebagai upaya untuk menangani masalah secara lebih fokus dan terarah.
Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah besar tersebut harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan untuk menangani isu-isu konkret, bukan sekadar mengakomodir semua pihak.
Hingga saat ini, dua partai besar, yaitu NasDem dan PDI-P, belum secara resmi mengumumkan keterlibatan mereka dalam kabinet Prabowo-Gibran. Prabowo sendiri sebelumnya menyatakan ingin merangkul semua pihak, termasuk partai-partai besar, untuk menciptakan harmoni dalam pemerintahan.
“Mengajak PDI-P masuk ke dalam kabinet sangat logis, mengingat partai ini adalah pemenang pemilu dengan basis dukungan masyarakat yang kuat,” ujar Sukri.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh nasional, serta tokoh lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Tri Sutrisno, juga menjadi target pendekatan untuk menciptakan persatuan di kabinet.
Secara politik, Prabowo diharapkan membangun dukungan yang besar di parlemen untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dikawal dan didukung oleh legislatif.
Menurut Sukri, persiapan kabinet ini tidak hanya menunjukkan keseriusan Prabowo dalam memilih para pembantunya, tetapi juga mengirimkan pesan tentang kekompakan dan kendali dalam kabinet.
“Pertemuan di Hambalang dan komando yang diberikan secara langsung menunjukkan bahwa presiden terpilih ingin memastikan semua menteri berada dalam satu koordinasi dan arahan yang jelas,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan sisa waktu beberapa hari sebelum pelantikan mengartikan masih ada peluang perubahan atau penyesuaian dalam susunan kabinet.
“Kita harus lihat sampai nanti pelantikan, lalu melihat bagaiaman 100 hari pemerintahan Prabowo nantinya,” tutupnya.
Berikut perbincangan mendalam UPISHOW Bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Prof. Dr. Phill. Sukri Tamma, https://youtube.com/live/1i4yRe9zSlA?feature=share.
