KabarMakassar.com — Serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Makassar masih tergolong rendah, memicu kekhawatiran akan risiko gagal bayar dan pengurangan anggaran.
Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, mengungkapkan bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal dalam menyerap DAK, sehingga masih berada di tahap dua, padahal seharusnya sudah mencapai tahap tiga.
Hal ini disampaikan Andi Arwin usai melaksanakan rapat koordinasi, Senin (14/10) kemarin. Andi Arwin juga mengumumkan rencana pertemuan dengan Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Kamis (17/10) mendatang untuk mendapatkan arahan dan asistensi dalam percepatan penyerapan DAK.
“DAK memiliki tahapan yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi sesuai waktunya, ada kemungkinan kita gagal bayar atau dana tidak bisa disalurkan,” ujar Andi Arwin.
Untuk menghindari hal tersebut, pihak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis terkait penyerapan DAK, baik fisik maupun non-fisik.
Saat ini, Pemkot Makassar tengah mempersiapkan data penyerapan DAK yang akan dipaparkan pada pertemuan tersebut, di mana evaluasi akan dilakukan demi optimalisasi di triwulan kedua.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menambahkan bahwa serapan DAK masih rendah di sebagian besar SKPD, dengan rata-rata di bawah 50 persen.
Hanya beberapa SKPD yang telah mencapai 70 persen, sementara sisanya memerlukan dorongan signifikan agar bisa memaksimalkan penyerapan sebelum akhir tahun.
“Jika serapan DAK tetap rendah hingga akhir tahun, maka akan ada evaluasi dan potensi pengurangan anggaran,” ujarnya.
Untuk informasi, hingga akhir triwulan III tahun 2024, realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar baru mencapai 47,14 persen atau sekitar Rp2,49 triliun dari total APBD sebesar Rp5,29 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun per 30 September 2024, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi anggaran tertinggi. Di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp95 miliar dari total anggaran Rp101 miliar. Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyusul dengan realisasi Rp12 miliar dari Rp16 miliar.
Dinas Pariwisata (Dispar) juga menunjukkan performa baik dengan merealisasikan Rp34 miliar dari Rp51 miliar. Bagian Perencanaan dan Keuangan merealisasikan Rp27 miliar dari Rp42 miliar, sementara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) berhasil menghabiskan Rp43 miliar dari Rp70 miliar
Di sisi lain, terdapat lima OPD yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah. Bagian Administrasi Pembangunan hanya berhasil merealisasikan Rp712 juta dari total anggaran Rp2,3 miliar.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mencatatkan realisasi Rp9 miliar dari Rp31 miliar. Bagian Hukum baru merealisasikan Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merealisasikan Rp38 miliar dari total Rp205 miliar.
Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tercatat merealisasikan Rp23 miliar dari anggaran Rp139 miliar.
