KabarMakassar.com — Menyambut Pilkada Serentak yang akan digelar pada November mendatang, Kelompok Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berpartisipasi dalam Talkshow “Sulsel Memilih”.
Acara ini digelar di Ruang Teater Bikin-Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Jumat (4/10), dengan tujuan membahas isu-isu penting terkait Pilkada, terutama dalam menghadapi tantangan politik saat ini.
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, dalam talkshow menekankan pentingnya melawan penyebaran hoaks yang sering terjadi selama pemilu.
“Hoaks menjadi isu yang sangat rentan kali ini, terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan politik identitas,” ungkap Sarah.
Ia menambahkan bahwa pendidikan politik di Indonesia saat ini belum optimal, mengingat sebagian besar masyarakat baru mendapatkan pemahaman politik pada jenjang perkuliahan. Sarah juga menyoroti lemahnya kaderisasi partai politik, yang seringkali melahirkan calon pemimpin tanpa latar belakang atau rekam jejak yang jelas.
“Politik identitas itu bisa benar jika dipahami dengan tepat, tetapi banyak yang salah kaprah, dan akhirnya menyalahgunakannya. Cakada (calon kepala daerah) harus lebih fokus menyelesaikan masalah di Sulsel, bukan sekadar mendasarkan diri pada faktor keluarga atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Dawita Rama, mengingatkan agar momentum Pilkada tidak hanya menjadi agenda sesaat.
Ia menekankan bahwa pemilihan ini harus dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan.
“Satu hari pemilihan menentukan masa depan Makassar dan Sulawesi Selatan. Kami selalu mengingatkan kader-kader kami untuk terus berperan dalam menentukan masa depan daerah,” jelas Dawita.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan bagi mahasiswa.
Senada, Wakil Ketua PC PMII Makassar, Ramli Ardiansyah menjelaskan jikacberbicara mengenai tantangan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia menyoroti beberapa daerah, seperti Pinrang dan Bulukumba, yang dianggap masuk dalam “zona merah” netralitas ASN.
“Money politics lebih dikedepankan dibanding program kerja saat ini. Landasan kita sebagai pemuda adalah mengatasi persoalan tersebut dan memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Ramli.
Ia juga menyatakan bahwa politik identitas, jika dimanfaatkan dengan bijak, bisa menjadi solusi lebih baik daripada politik uang.
Selain itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Muh Vicky Ridho, membahas mengenai partisipasi pemilih di Makassar.
“Partisipasi terbesar pemilih di Makassar baru mencapai 68 persen, dan KPU saat ini menargetkan hingga 70 persen pada Pilkada 2024. Kami terus mengingatkan ASN dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada,” tegasnya.
Lenih lanjut, ia menyebut bahwa GMKI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemilu agar tidak terjadi keberpihakan yang merugikan demokrasi.
Talkshow ini menyoroti berbagai tantangan dalam Pilkada serentak 2024, termasuk penyalahgunaan politik identitas, hoaks, netralitas ASN, dan money politics. Para pimpinan mahasiswa dari kelompok Cipayung sepakat bahwa mahasiswa dan pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi serta memastikan agar pemilu berjalan dengan baik demi masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik.
