KabarMakassar.com — Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.
Informasi ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Penasihat Prabowo, pada acara UOB Economic Outlook 2025.
Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan.
Prabowo juga berencana melakukan perombakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk pemisahan DJP dan DJBC dari kementerian tersebut. Kementerian Penerimaan Negara akan bertugas mengelola pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara terpisah dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, Prabowo juga akan melakukan transformasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan BUMN terhadap perekonomian negara.
Burhanuddin menekankan pentingnya transformasi kelembagaan, bisnis, budaya, dan manajemen di BUMN, yang rencananya akan dimulai pada Januari 2025.
Rencana ini sejalan dengan janji kampanye Prabowo, yang menyatakan akan memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun PNBP, guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons kabar yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah menjadi 44. Menurut Dasco, informasi yang beredar saat ini masih merupakan bagian dari dinamika dalam pembahasan.
“Segala sesuatu yang disampaikan saat ini masih merupakan dinamika,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/09).
Dasco, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menegaskan bahwa jumlah kementerian yang akan menjadi final baru akan diumumkan menjelang pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Jumlah kementerian yang nantinya final hanya akan disampaikan sebelum pelantikan Presiden terpilih,” jelasnya.
