KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Makassar ingatkan semua pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar agar tidak melibatkan pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye.
Pihak yang dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum dan sesudah, serta selama masa kampanye, yaitu pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat stuktural dan pejabat fungsional, serta aparatur sipil negara lainnya.
Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengatakan pihak Bawaslu Makassar telah mengeluarkan surat himbauan kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang akan bertarung dalam Pilkada terkait deklarasi tersebut. Hal itu juga untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam pelaksanaan kampanye.
“Kami ingin memastikan bahwa semua calon menjalankan kampanye dengan etika dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 jadwal pelaksanaan kampanye dimulai tanggal, 25 September 2024 – 23 November 2024, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Makassar, Rachmat Sukarno menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan kampanye. Sehingga, semua pasangan calon diharapkan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu.
“Bawaslu mengingatkan kepada paslon agar menahan diri untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, ada sanksinya dalam Peraturan KPU bagi yang melakukan,” ujar Sukarno.
Tak hanya itu, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan ketat selama masa kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Dengan pengawasan yang ketat, Bawaslu berharap proses pemilihan ini dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pilkada di Makassar dapat berjalan lancar, dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.
“Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye. Jika ada yang melihat pelanggaran, silahkan laporkan kepada kami. Bawaslu tidak akan segan-segan menindak tegas jika ada pelanggaran,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu telah petakan daerah yang rawan terjadinya konflik pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulawesi selatan (Sulsel).
Beberapa kabupaten dan kota yang teridentifikasi rawan konflik antara lain Pinrang, Takalar, Bulukumba, Maros, Wajo, Enrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Pangkep, Sinjai, Luwu, dan Soppeng.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan pemetaan kerawanan ini, untuk mengantisipasi daerah yanh dianggap rawan, agar tercipta Pilkada damai.
“Kita tahu bahwa grafik penanganan pelanggaran, kita belajar pada pemilu lalu bagaimana tingginya urutan suara ulang, kemudian banyaknya pelanggaran masa kampanye itu adalah referensi yang memperkuat posisi pengendalian dan pengawasan kita di beberapa daerah,” kata Mardiana, Rabu (11/09).
Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu, Mardiana mengatakan bahwa tingkat kerawanan di sejumlah daerah di Sulsel terjadi, disebabkan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih cukup tinggi.
“Misalnya dalam hasil penanganan pelanggaran kita dalam masa pemilihan ini ada tiga daerah yang cukup tinggi, seperti ada di Luwu Timur ada 18 kasus yang kita tangani, di Pinrang ada 28 kasus yang telah diproses dan di Pangkep juga ada 9 kasus dan bahkan beberapa daerah yang cukup vital akibat keterlibatan ASN,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Mardiana menuturkan hal ini menjadi kewaspadaan seluruh pihak, termasuk para pasangan calon yang harus sigap dengan situasi realitas yang terjadi.
“Kita berharap bahwa situasi pemilih ini juga menjadi efek baik dari masa pemilu kemarin, dimana Sulsel termasuk wilayah yang relatif aman setelah pasca pemilu. Kita juga berharap bahwa Pemilu ini memberikan grade yang baik bagi Sulawesi Selatan dan juga sudah disampaikan oleh PJ Gubernur bahwa akan ada intervensi kegiatan di beberapa titik yang dianggap rawan,” pungkasnya.
Sementara itu, beberapa hari lalu Polrestabes Makassar menggelar Latihan Pra Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025. Yang diikuti oleh 297 personel Lat Pra Ops, serta 42 personil perangkat Lat Pra Ops, yang digelar di Teibun Karebosi, Makassar, Senin (12/08).
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menekankan bahwa latihan pra operasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pembelajaran operasional yang harus diikuti dengan sungguh-sungguh oleh seluruh peserta.
“Berbeda dengan latihan sebelumnya, kali ini pelatihan dilakukan di area terbuka, yaitu di Tribun Karebosi, dengan alasan keterbatasan fasilitas ruangan di kantor,” kata Ngajib dalam arahannya.
Selain itu, Ngajib mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI-Polri dalam pemilu. Ia menegaskan 14 komitmen yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, termasuk larangan terlibat dalam kegiatan politik, berfoto bersama bakal calon, hingga memberikan dukungan politik dalam bentuk apa pun.
“Netralitas Polri adalah kunci untuk menjaga integritas pemilu, dan ini harus dipegang teguh oleh seluruh personel dan keluarga di rumah,” ujarnya.
Dalam latihan yang dipimpinnya itu, ia menegaskan pentingnya pemahaman yang baik atas materi yang diberikan dalam latihan ini, termasuk penguasaan taktis dan teknis operasi, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan instansi terkait, baik dalam komunikasi maupun kolaborasi.
Oleh karena itu, ia berharap agar seluruh peserta dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta mengingatkan bahwa apa yang dilakukan ini bukan hanya sekadar tugas, tetapi juga bernilai ibadah.
“Dengan adanya latihan ini, diharapkan seluruh personel siap untuk mengawal proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2024, dengan aman dan tertib, menjaga stabilitas keamanan serta netralitas Polri dalam proses demokrasi yang akan berlangsung,” tandasnya.
