KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADalduk KB) Sulsel tengah menggodok penyusunan panduan pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kearifan budaya lokal.
Rapat perdana juga dilakukan dengan menghadirkan Kepala DP3ADalduk KB Sulsel, Andi Mirna serta perwakilan dari berbagai lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Perwakilan BKKBN Sulsel, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), DPD PERSAGI Sulsel, Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNHAS, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulsel, serta Pakar Sosiologi Kesehatan UNHAS, Prof Arlin Adam.
Kepala DP3ADalduk KB Sulsel, Andi Mirna, menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dalam layanan KB untuk mencegah kelahiran anak-anak stunting.
“Ini sejalan dengan program prioritas Pj Gubernur Sulawesi Selatan yaitu 4+2, yang mencakup penurunan inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan gizi buruk, pencegahan perkawinan anak, serta memastikan semua anak bersekolah,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa perkawinan anak dapat menyebabkan organ reproduksi yang belum matang menghasilkan anak stunting yang pada akhirnya menambah angka kemiskinan ekstrem dan gizi buruk di masyarakat.
Andi Mirna menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan strategi yang akan dilakukan tersebut.
“Kita bisa berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, Ikatan Bidan Indonesia, serta lembaga atau organisasi lain yang memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan untuk membantu mempromosikan kesehatan reproduksi,” ucapnya.
Kerja sama lintas sektor ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan reproduksi dapat diterima dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
Pengembangan strategi operasional ini juga akan menitikberatkan pada pendekatan yang berbasis budaya dan kearifan lokal.
“Strategi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” tukasnya.
“Penentuan wilayah akan dipilah berdasarkan klaster, sehingga tidak perlu menyusun untuk masing-masing kabupaten atau kota, tetapi fokus pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing klaster,” lanjutnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan strategi operasional yang lebih bersifat teknis dan praktis.
“Kami mengajak rekan-rekan untuk mengembangkan strategi yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga penyuluh di instansi, lembaga, atau organisasi mitra yang memiliki jaringan hingga tingkat desa dan masyarakat. Dengan demikian, strategi ini akan lebih mudah diterapkan dan memberikan dampak yang signifikan,” tuturnya.
Diharapkan nantinya semua pihak dapat berkolaborasi dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan dapat dimanfaatkan oleh tenaga penyuluh, sehingga isu kesehatan reproduksi dapat diintegrasikan dengan konsep KB secara lebih efektif.
Pendekatan baru ini juga akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
