KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, memutuskan untuk mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar, Ikhsan NS, menyusul temuan adanya indikasi pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Anjungan Pantai Losari. Keputusan ini diumumkan Danny di Kantor Balai Kota Makassar pada Selasa (23/07) kemarin.
“Kita butuh pimpinan Satpol yang lebih tegas dan tidak menambah masalah. Saya menemukan adanya pungli terhadap PKL. Ketika kami melakukan penertiban, para pedagang mengatakan mereka membayar sewa kepada Satpol PP. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus didisiplinkan,” tegas Danny.
Danny menjelaskan bahwa pencopotan Ikhsan dari jabatan Plt Kasatpol PP dilakukan pada Senin (22/07)malam.Saat ini, sejumlah personel Satpol PP sedang menjalani pemeriksaan terkait keterlibatan dalam pungli tersebut dan sanksi berat menanti bagi yang terbukti bersalah.
“Saat ini sedang diproses. Kami belum tahu berapa orang yang terlibat, tapi pasti akan diberhentikan jika terbukti. Satpol PP seharusnya menegakkan aturan, bukan malah membuat masalah,” lanjutnya.
Danny juga menyoroti kinerja Satpol PP yang dianggapnya tidak optimal akhir-akhir ini. Ia menilai banyak masalah yang timbul akibat lemahnya pengawasan.
“Kinerja Satpol PP saat ini tidak optimal. Banyak persoalan yang terjadi karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Meskipun dicopot dari jabatan Plt Kasatpol PP, Ikhsan tetap akan menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP Makassar.
Sebagai penggantinya, Danny menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Makassar, Hasanuddin, sebagai Plt Kasatpol PP yang baru.
“Hasanuddin memiliki kemampuan memimpin pasukan dengan baik. Saya yakin dia bisa mendisiplinkan Satpol PP,” jelas Danny.
Danny menekankan pentingnya disiplin dalam tubuh Satpol PP dan akan terus memantau serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Satpol PP yang ketahuan terlibat pungli akan diproses dan diberhentikan. Kan kebanyakan disitu laskar pelangi, pasti kita berhentikan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.
Kekecewaan ini disampaikan terkait hilangnya sejumlah pedang yang menjadi bagian dari ornamen monumen Maritime Naval Exercise Komodo (MNEK) di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Kekecewaan itu disampaikan Danny Pomanto, sapaannya,dalam rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar yang digelar di kediamannya di Jalan Amirullah pada Kamis malam (11/07).
Danny Pomanto, menyatakan bahwa kejadian ini mencerminkan kegagalan Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan dan keamanan.
“Habis semua pedang di sana. Sudah tidak berfungsi semua Satpol PP, itu tandanya kegagalan kita, gagal betul,” ujarnya dengan nada kecewa.
Danny mengetahui hilangnya ornamen penting dari monumen yang diresmikan tahun lalu tersebut saat melakukan peninjauan langsung di lokasi.
“Ada 1000 satpol pp, jaga itu saja tidak bisa, itu tentu kegagalan,” lanjutnya.
Monumen MNEK merupakan salah satu zona yang akan digunakan sebagai tempat utama pelaksanaan festival internasional Makassar atau F8, sehingga keamanan dan kelengkapannya sangat krusial.
Danny mengungkapkan bahwa sejak awal ia telah menginstruksikan untuk membuat pos pengamanan di sekitar monumen guna memastikan pengawasan dan patroli yang optimal oleh Satpol PP.
“Masa jaga pedang tidak bisa, bagaimana mau jaga yang lain. Itu tentu kegagalan. Saya berulang kali sampaikan untuk bikin pos di situ, tambah menghilang. Aneh ini barang,” tegasnya.
