KabarMakassar.com — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Bangkala menggelar dialog bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Dialog bertajuk “Cafe Demokrasi” yang dilakukan di Cafe Daeng itu juga dihadiri penyelenggara dari tingkat Kabupaten hingga Desa se-kecamatan Bangkala.
Kegiatan itu pun langsung direspon positif oleh tokoh masyarakat, tak terkecuali, tokoh pemuda sekaligus kader Partai Golkar Jeneponto, Ahmad.
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Kr. Sanggu’ itu pun langsung menyampaikan saran dan masukannya kepada KPU Kabupaten Jeneponto.
Adapun perihal yang disampaikan beliau yaitu, melihat realitas yang terjadi pada sistem pemilu, khususnya di Kecamatan Bangkala pada setiap momentum pesta demokrasi.
Menurut Kr. Sanggu’, setiap momentum tersebut dilaksanakan maka terkadang pesta demokrasi ini dicederai dengan maraknya praktik kotor. Seperti kian maraknya praktek-praktek politik uang di tengah-tengah masyarakat dan peserta Pemilu.
” Hal ini berpotensi merusak tatanan demokrasi kita dan memungkinkan lahirnya pemimpin pemimpin baik dari legislatif maupun eksekutif yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita demokrasi bangsa indonesia,” ujar Kr Sanggu’ kepada Kabarmakassar.com, Minggu (30/06) dinihari tadi.
Sehingga menurut kr. Sanggu’ hal tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama, agar ke depan, khususnya Pilkada Jeneponto 2024 yang akan dihadapi nantinya, tidak akan diwarnai dengan praktek praktek politik uang atau money politik.
“Sebagaimana dimaksud, atau paling tidak, kita sebagai bagian dari bangsa ini mampu meminimalisir praktek-praktek politik uang,” jelasnya.
Melalui Pilkada yang bersih, jujur dan adil ini, maka diharapkan mampu membawa kabupaten Jeneponto lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” harap Kr. Sanggu.’
Oleh karena itu, Kr Sanggu’ menantang dengan tegas peryataan yang telah disampaikan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Asmin Syarif dalam pertemuan itu sebelumnya.
“Kami menantang KPUD Jeneponto dan segenap jajarannya untuk lebih berani dan massif dalam upaya menolak politik uang (money politik) dengan cara mengkampanyekan penolakan politik uang kepada seluruh masyarakat melalui media-media yang dapat digunakan baik secara lisan maupun tulisan,” tegasnya.
Dengan adanya gerakan massif dari segenap masyarakat dan KPU Jeneponto dan jajarannya hingga ke tingkat TPS, bersama Bawaslu dan juga jajarannya maka diharapkan mampu mencegah praktik-praktek politik uang di Pilkada Jeneponto 2024 yang akan datang.
Dengan harapan itu pula, Pilkada Jeneponto 2024 dapat menghasilkan pemimpin sesuai dengan harapan kita bersama yang dipilih oleh rakyat.
” bukan karena ada pemberian berupa sogokan untuk mempengaruhi pilihannya, melainkan dari penilaian obyektif dari berbagai barometer yang berkesesuaian dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku bupati dan wakil bupati kabupaten Jeneponto yang akan datang apabila terpilih,” pungkasnya.
