KabarMakassar.com — Pendidikan menjadi salah satu perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi. Peningkatan kualitas diharapkan dapat terus dilakukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Selatan.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Untuk SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Selatan, jadi prinsipnya adalah didalam pembelajaran itu mengusung ilmu serta menjunjung adab yang baik. Pengetahuan juga akhlak harus dikembangkan bersama-sama,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Pendidikan beberapa waktu lalu.
Agar semua anak yang berada di Sulsel dapat sekolah maka langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah diberikan tugas bagi para kepala sekolah serta guru yang dalam melakukan pendataan terhadap anak yang tidak sekolah.
“Setelah itu anak-anak akan dimasukkan kembali ke sekolah, baik melalui jalur sekolah yang bersifat formal maupun melalui paket A, B atau C sesuai dengan tingkatannya masing-masing,” jelasnya.
Tidak hanya para siswa, Prof Zudan juga menilai bahwa didalam proses belajar, para guru serta kepala sekolah juga wajib untuk didorong dalam meningkatkan kualitas pengajar. Caranya adalah dengan mengambil program Master dan Doktor.
“Itu dilakukan dengan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jadi nantinya akan di dorong sampai ke sana,” tukasnya.
Cara tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling cepat, karena kualitas pendidikan juga sangat bergantung dari segi kualitas pengajar itu sendiri. Terlebih dahulu akan dilakukan pelatihan-pelatihan peningkatan pendidikan formal S2 dan S3.
Selanjutnya, agar para siswa yang berada di kelas 3 SMA atau SMK dapat masuk di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik, maka upaya yang dapat diberikan adalah bimbingan belajar.
“Kita upayakan semuanya gratis dari pemerintah provinsi supaya kita bisa memajukan SDM itu konkrit,” tuturnya.
Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Pj Gubernur, dilakukan persiapan penyusunan rencana aksi daerah penanganan anak tidak sekolah 2024-2025.
Rencana aksi daerah tersebut berdasarkan program prioritas Pj Gubernur Sulsel tentang penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan OPD Pemprov Sulsel lintas sektor. Diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo-SP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana (DP3A Dalduk KB), serta Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel dan Unicef Perwakilan Sulawesi Maluku.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska menyampaikan perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan 2024.
“Salah satu isu pada tahun 2024 adalah agar dilakukan percepatan penanganan anak tidak sekolah, perkawinan anak yang diselaraskan dan sinkron dengan kebijakan pembangunan Nasional 2024. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2024,” ujarnya.
Diketahui, landasan hukum yang di gunakan dalam penanganan anak tidak sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1848/XII/Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAKSI) ATS.
PASTI BERAKSI ATS adalah permasalahan yang kompleks dan meliputi sejumlah isu yang terkait satu sama lain diantaranya adalah sosial-ekonomi, kondisi geografis, gender dan disabilities yang menyebabkan anak tidak bersekolah atau putus sekolah.
Sebelumnya, dilakukan bimbingan teknis pemanfaatan dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilaksanakan di Aula Sipurio Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Panduan kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2024 ini secara umum bertujuan untuk mendukung percepatan capaian indikator serta target kinerja program prioritas sesuai rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.
Kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) dilaksanakan oleh Tim PDM 08 dan Tim Kerja 05 Regulasi dan Tata Kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk informasi, berikut program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
1. Sukses pemilu dan pilkada serentak 2024.
2. Penanganan masalah 4+2
Pengendalian inflasi, kemiskinan, stunting, gizi buruk dan anak tidak sekolah serta perkawinan anak.
3. Peningkatan kualitas SDM, investasi, dan layanan publik.
4. Peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan.
5. Reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
6. Sinergi program pemerintah, branding dan marketing.
7. Stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
8. Pembangunan infrastruktur, konektivitas daerah dan perkuat mitigasi bencana.
