KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, menegaskan bahwa pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Makassar mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
“Saya sangat memperhatikan pandangan dari fraksi-fraksi tadi, karena semua yang disampaikan menjadi perhatian utama kami,” ujar Danny Pomanto setelah Rapat Paripurna Ketujuh DPRD Kota Makassar yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat (21/6) kemarin.
Danny memberikan contoh mengenai penggunaan Dana Kelurahan (Dakel). Dia menyarankan agar dana tersebut, yang direncanakan untuk sosialisasi stunting, lebih baik digunakan untuk pembelian makanan langsung. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah stunting di Makassar.
Selain itu, terkait anggaran retribusi, Danny menyoroti perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
“Sekarang, hanya 20 persen dari pendapatan yang bisa dikumpulkan secara lokal, sedangkan sisanya harus disetorkan ke pusat. Ini bukan masalah Bapenda atau pengelola retribusi, tapi karena regulasi yang ada,” jelasnya.
Ia juga menyinggung penurunan pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang disebabkan oleh beban operasional tambahan untuk pengelolaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Dengan biaya listrik mencapai Rp200 juta per bulan, pendapatan PDAM bisa defisit. Meski begitu, kami masih memproyeksikan keuntungan sekitar Rp3 miliar,” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa jika semua rumah tangga sudah memiliki IPAL, pendapatan PDAM bisa meningkat signifikan.
“Pendapatan PDAM bisa berlipat ganda jika seluruh sambungan rumah sudah memiliki IPAL,” tegasnya.
