KabarMakassar.com — Perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan kinerja yang positif hingga April 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat melaporkan bahwa sektor perbankan di wilayah ini mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk kinerja keuangan, fungsi intermediasi, dan pengelolaan kredit bermasalah (NPL).
Kepala OJK Sulsel, Darwisnan menyebut Penyaluran kredit perbankan di Sulsel menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada April 2024, kredit yang disalurkan mencapai Rp159,49 triliun, meningkat 10,08% dari Rp144,89 triliun pada tahun sebelumnya.
“Tingkat intermediasi perbankan di Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 125,56% dan rasio kredit bermasalah pada tingkat aman 3,28%,” jelas Darwisman.
Secara keseluruhan total aset perbankan di wilayah tersebut mencapai Rp192,76 triliun pada April 2024, tumbuh 8,42% dari Rp177,79 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Aset ini terbagi menjadi Rp189,01 triliun dari bank umum dan Rp3,75 triliun dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,93%, naik dari Rp118,9 triliun pada April 2023 menjadi Rp129,53 triliun pada April 2024. Kontribusi terbesar datang dari bank umum dengan Rp126,96 triliun, sementara BPR menyumbang Rp2,56 triliun.
Lebih lanjut, ia juga menyebut kinerja perbankan syariah di Sulsel juga menunjukkan perkembangan yang positif. Asetnya tumbuh 15,63% yoy menjadi Rp14,72 triliun, DPK meningkat 21,11% menjadi Rp10,72 triliun, dan penyaluran pembiayaan tumbuh 15,69% yoy menjadi Rp12,42 triliun. Tingkat intermediasi perbankan syariah berada pada 115,84% dengan NPL di level aman 2,60%.
Sementara untuk penyaluran kredit sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) OJK mencatat realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy) menjadi Rp60,73 triliun dengan share sebesar 38,81 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Sulawesi Selatan.
Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 17,60 persen yoy menjadi Rp33,77 triliun dengan share sebesar 55,60 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 914.525 debitur dengan tingkat NPL terkendali pada level 5,26 persen.
Darwisman menyebut, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulselbar meluncurkan program LAYARKU (LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU).
Program ini bertujuan untuk memaksimalkan peran industri jasa keuangan dalam menyediakan akses keuangan dan edukasi bagi masyarakat hingga ke pedesaan.
“Targetnya adalah menjangkau 3.707 desa di Sulsel dan Sulbar hingga tahun 2025, dengan pencapaian 24,50% atau 788 desa hingga triwulan II 2024,” katanya.
OJK juga mencatat adanya 194 layanan konsumen dari Januari hingga 31 Mei 2024, yang terdiri dari pengaduan, pemberian informasi, dan penerimaan informasi. Sebagian besar layanan konsumen terkait dengan perbankan (119 layanan), diikuti oleh perusahaan pembiayaan, non-LJK, asuransi, fintech, dana pensiun, dan pasar modal.
Melalui TPAKD, OJK Sulselbar bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah rapat koordinasi dengan fokus pada pengembangan UMKM dan program LAYARKU di berbagai kabupaten.
Selain itu, Darwisnan menyebut OJK Sulsel bersama TPAKD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulsel, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, asosiasi dan akademisi, telah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian melalui Program Prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu Program Gerakan Gemar Menanam Pisang pada tanggal 22 Mei 2024 kemarin.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh stakeholders baik OJK, pemerintah daerah, bank penyalur KUR, asuransi, offtaker, supplier, DJPb dan Bank Indonesia dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung program pengembangan ekonomi daerah khususnya dalam menindaklanjuti strategi dan komitmen yang telah disepakati dalam kegiatan FGD, baik dari aspek sumber daya manusia, material lahan dan bibit, proses, permodalan serta kebijakan yang mendukung program tersebut.
“Sejak program diluncurkan sampai dengan tahun 2024, telah terdapat sekitar 2.232 hektar lahan potensi pelaksanaan budidaya pisang cavendish yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan sedang dalam tahap verifikasi lahan dengan potensi pembiayaan sebesar Rp223,2 miliar,” tutup Darwisman.
